Intoleransi di Depan Mata, Pemulangan WNI Eks ISIS Tidak Perlu

RENCANA pemulangan WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air ditentang sejumlah pihak, salah satunya datang dari Ormas Keagamaan Vox Point Indonesia. Memulangkan WNI eks ISIS disebut hanya akan menambah masalah radikalisme di Tanah Air menjadi makin berat. Apalagi masih banyak persoalan intoleransi nyata-nyata terjadi yang menunggu sikap tegas pemerintah.

"Saat ini saja kita masih punya pekerjaan radikalisme yang tak kunjung selesai. Lalu ditambah dengan yang jelas-jelas punya ideologi radikal. Intoleransi di Tanjung Balai Karimun soal penolakan renovasi gereja yang sudah punya IMB. Apakah ini bukan menambah masalah radikalisme jadi makin rumit? Kami pada prinsipnya pemulangan tidak perlu. Pemerintah masih punya pekerjaan penting lain yang lebih urgen. Salah satunya intoleransi yang makin marak," kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2).

Menurut Handoyo, banyak persoalan mendesak yang saat ini harus jadi perhatian pemerintah daripada soal pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

"Lebih baik pemerintah fokus dulu atasi virus korona, masasalah ekonomi yang melambat, soal lapangan kerja, omninbus law dan juga intoleransi yang jelas-jelas ada di depan mata dan ini menyangkut nasib ratusan juta rakyat Indonesia," jelas Handoyo.

Bicara perlindungan WNI kata dia menjadi relevan ketika kita bicara tentang perlindungan ratusan juta rakyat Indonesia di Tanah Air.

"Siapa yang menjamin 600 orang eks ISIS tersebut tidak membawa virus radikal yang justru mengancam warga negara yang lain? Jelas wacana pemulangan ini sangat tidak relevan," ungkapnya.

Kata Handoyo, Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan intoleransi yang serius maka itu jangan diperumit dengan menambah msalah baru.

"Bagaimana perasaan korban aksi terorisme selama ini? Bagaimana naluri pemerintah di tengah intoleransi yang masih marak justru mereka bicara memulangkan kelompok yang jelas-jelas intoleran? Ini harus kita setop wacana ini. Kita bicara saja masalah yang nyata-nyata mendesak di depan mata," tegas Handoyo.

baca juga: Deradikalisasi masih Alami Kendala

Pemerintah saat ini kata Handoyo masih ditunggu ketegasannya untuk menyelesaikan polemik penghalangan renovsi gereja Katolik di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau.

"Lebih baik Presiden selesaikan soal di Karimun daripada bicara soal eks ISIS. Itu jauh lebih relevan," pungkas Handoyo. (OL-3)