ANGGOTA legislatif dinilai kurang memiliki perhatian terhadap isu-isu kebangsaan dan keragaman dalam pendidikan agama. Hal tersebut disampaikan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah melalui serangkaian penelitian yang melibatkan 370 atau 64,6% anggota DPR RI.
Dari seluruh responden, hanya 12,16% yang merasa pemberian pemahaman tentang kera-gaman masih kurang di Indonesia dan 19,46% menilai hal itu sebagai masalah yang sangat serius.
Adapun, sebanyak 53% dari seluruh anggota DPR yang diwawancarai menganggap tidak ada masalah dalam pendidikan agama untuk pemahaman kebangsaan dan toleransi keragaman.
Dewan Penasihat PPIM UIN Jamhari Makruf menyebut temuan tersebut sangat tidak menggembirakan. Pasalnya, sebagai lembaga nasional, DPR mestinya bisa lebih memberikan perhatian terkait pendidikan agama demi merawat kebinekaan masyarakat di negeri ini.
"Yang menggelisahkan kami, anggota DPR kerap enggan membahas agama secara mendalam. Mereka hanya berkutat di kulit saja tanpa menyentuh inti dari hal tersebut, seperti pendidikan keagamaan yang secara substansi justru memiliki banyak persoalan," jelas Jamhari saat merilis hasil survei bertajuk Suara dari Senayan: Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara terhadap Pendidikan Agama, di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan hasil studi PPIM pada 2018, dalam level sikap atau opini, sekitar 58,5% siswa dan mahasiswa di Indonesia memiliki pandangan yang cenderung radikal. Sebanyak 51,1% memiliki pandangan keagamaan yang cenderung intoleran. Data itu menunjukkan bahwa ada hal yang salah dalam pendidikan agama di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengaku jika membaca hasil survei PPIM UIN, ia pun mengaku khawatir dengan komitmen DPR yang sedianya memiliki tugas untuk menjaga persatuan.
Namun, menurutnya, dalam membaca pandangan parlemen, tidak sepenuhnya bisa dilihat dari pandangan pribadi anggota. "Sikap pribadi juga belum tentu mencerminkan sikap fraksi," tutur Ace.
Terkait pendidikan keagamaan, politikus Golkar itu setuju perlu kurikulum yang tepat dan tafsir kontekstual soal keagamaan. "Kita juga perlu guru yang berkemampuan memadai dalam hal pendidikan keagamaan." (Pra/P-3)
