Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA legislatif dinilai kurang memiliki perhatian terhadap isu-isu kebangsaan dan keragaman dalam pendidikan agama. Hal tersebut disampaikan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah melalui serangkaian penelitian yang melibatkan 370 atau 64,6% anggota DPR RI.
Dari seluruh responden, hanya 12,16% yang merasa pemberian pemahaman tentang kera-gaman masih kurang di Indonesia dan 19,46% menilai hal itu sebagai masalah yang sangat serius.
Adapun, sebanyak 53% dari seluruh anggota DPR yang diwawancarai menganggap tidak ada masalah dalam pendidikan agama untuk pemahaman kebangsaan dan toleransi keragaman.
Dewan Penasihat PPIM UIN Jamhari Makruf menyebut temuan tersebut sangat tidak menggembirakan. Pasalnya, sebagai lembaga nasional, DPR mestinya bisa lebih memberikan perhatian terkait pendidikan agama demi merawat kebinekaan masyarakat di negeri ini.
"Yang menggelisahkan kami, anggota DPR kerap enggan membahas agama secara mendalam. Mereka hanya berkutat di kulit saja tanpa menyentuh inti dari hal tersebut, seperti pendidikan keagamaan yang secara substansi justru memiliki banyak persoalan," jelas Jamhari saat merilis hasil survei bertajuk Suara dari Senayan: Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara terhadap Pendidikan Agama, di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan hasil studi PPIM pada 2018, dalam level sikap atau opini, sekitar 58,5% siswa dan mahasiswa di Indonesia memiliki pandangan yang cenderung radikal. Sebanyak 51,1% memiliki pandangan keagamaan yang cenderung intoleran. Data itu menunjukkan bahwa ada hal yang salah dalam pendidikan agama di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengaku jika membaca hasil survei PPIM UIN, ia pun mengaku khawatir dengan komitmen DPR yang sedianya memiliki tugas untuk menjaga persatuan.
Namun, menurutnya, dalam membaca pandangan parlemen, tidak sepenuhnya bisa dilihat dari pandangan pribadi anggota. "Sikap pribadi juga belum tentu mencerminkan sikap fraksi," tutur Ace.
Terkait pendidikan keagamaan, politikus Golkar itu setuju perlu kurikulum yang tepat dan tafsir kontekstual soal keagamaan. "Kita juga perlu guru yang berkemampuan memadai dalam hal pendidikan keagamaan." (Pra/P-3)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
NUO memahami pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sebanyak 46% responden menyatakan pendapatan mereka tidak berubah dibandingkan tahun lalu, sementara 18% mengalami penurunan.
Data Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi perbankan digital sebesar 54,89% secara tahunan (YoY) hingga September 2024.
Sikap menjaga jarak dari orang baru yang ditunjukkan oleh trader Indonesia sesuai dengan sikap mereka dalam memilih broker keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved