Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Istana: Larangan Penerbangan terhadap Tiongkok tidak Berlebihan

Dhika Kusuma Winata
05/2/2020 13:26
Istana: Larangan Penerbangan terhadap Tiongkok tidak Berlebihan
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman(MI/Ramdani)

PEMERINTAH menyatakan pelarangan impor komoditas dan penerbangan dari dan ke Tiongkok yang diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona sudah melewati pertimbangan terukur. Pemerintah menepis adanya anggapan pelarangan yang dilakukan sebagai tindak berlebihan.

"(Pelarangan) tidak berlebihan karena tindakan Indonesia juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah lain, hingga nanti saatnya akan dicabut oleh WHO terkait dengan merebaknya virus korona tersebut," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).

Pernyataan itu menanggapi keberatan pihak Tiongkok yang disampaikan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian. Melalui Dubes Xiao, Tiongkok menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia melakukan sejumlah pelarangan.

Menurut Fadjroel, pemerintah mengapresiasi adanya keberatan tersebut. Namun, imbuhnya, keputusan Indonesia melakukan pelarangan sudah terukur dan hanya diberlakukan secara terbatas.

"Terima kasih atas pendapat dari pemerintah Tiongkok, walaupun sebenarnya kami harus memberikan koreksi bahwa pelarangan terhadap jenis komoditas tertentu itu hanya untuk hewan hidup. Tidak disebutkan untuk yang lain," ucap Fadjroel.

"Mulai tadi malam tepat pukul 00.00 WIB (Rabu 5/2) berlaku penundaan sementara penerbangan dari dan ke Indonesia yang berasal dari mainland Tiongkok. Sejumlah negara di dunia juga melakukan hal yang serupa," imbuhnya.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Setop Penerbangan dari dan ke Tiongkok

Fadjroel melanjutkan kerja sama internasional dengan Tiongkok juga tetap dibangun pemerintah Indonesia untuk terus memantau tujuh WNI yang masih berada di Wuhan lantaran tidak ikut evakuasi.

"Kami terus bekerja sama karena masih ada empat WNI di Hubei yang menolak untuk pulang dengan alasan tertentu dan tiga orang setelah melalui screening tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi tujuh WNI itu akan terus dipantau KBRI. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dan kita akan terus pantau," tukasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya