Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membatalkan agenda rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Sedianya, wakil rakyat ingin mendapatkan penjelasan menyangkut rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM hingga mutasi Ronny Franky Sompie dari kursi Direktur Jenderal Imigrasi.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pembatalan rapat dilayangkan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan meminta penjadwalan ulang pada 24 Februari. Sejauh ini belum ada alasan jelas terkait keputusan tersebut.
"Kemarin kami diberitahu sama sekretariat kalau ditunda ke tanggal 24. Cukup jauh dan belum ada penjelasan," kata Hinca di Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).
Baca juga: Ronny Dicopot Terkait Harun Masiku
Seharusnya, lanjut dia, Komisi III akan meminta penjelasan kepada Yasonna menyangkut agenda selama setahun Kementerian Hukum dan HAM, isu lembaga pemasyarakatan termasuk mutasi Ronny Franky Sompie dari kursi Direktur Jenderal Imigrasi.
"Hal-hal yang lain kan saya kira semua orang akan menunggu apa yang menjadi perbincangan publik itu. Terutama yang, kalian sudah tahu lah (menyangkut perlintasan Harun Masiku, tersangka pemberi suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan)," paparnya.
Tapi, hal itu batal karena rapat yang sedianya digelar Senin (3/2), mundur.
"Kami ingin tahu lah seperti apa sebenarnya (polemik data perlintasan Harun Masiku), meskipun sudah kita baca di media, tapi komisi III pasti akan mendalaminya sampai lebih detail," pungkasnya.(OL-5)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved