Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membatalkan agenda rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Sedianya, wakil rakyat ingin mendapatkan penjelasan menyangkut rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM hingga mutasi Ronny Franky Sompie dari kursi Direktur Jenderal Imigrasi.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pembatalan rapat dilayangkan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan meminta penjadwalan ulang pada 24 Februari. Sejauh ini belum ada alasan jelas terkait keputusan tersebut.
"Kemarin kami diberitahu sama sekretariat kalau ditunda ke tanggal 24. Cukup jauh dan belum ada penjelasan," kata Hinca di Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).
Baca juga: Ronny Dicopot Terkait Harun Masiku
Seharusnya, lanjut dia, Komisi III akan meminta penjelasan kepada Yasonna menyangkut agenda selama setahun Kementerian Hukum dan HAM, isu lembaga pemasyarakatan termasuk mutasi Ronny Franky Sompie dari kursi Direktur Jenderal Imigrasi.
"Hal-hal yang lain kan saya kira semua orang akan menunggu apa yang menjadi perbincangan publik itu. Terutama yang, kalian sudah tahu lah (menyangkut perlintasan Harun Masiku, tersangka pemberi suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan)," paparnya.
Tapi, hal itu batal karena rapat yang sedianya digelar Senin (3/2), mundur.
"Kami ingin tahu lah seperti apa sebenarnya (polemik data perlintasan Harun Masiku), meskipun sudah kita baca di media, tapi komisi III pasti akan mendalaminya sampai lebih detail," pungkasnya.(OL-5)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved