Minggu 02 Februari 2020, 18:00 WIB

Perludem: Manajemen Pemilu Harus Diperbaiki

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Perludem: Manajemen Pemilu Harus Diperbaiki

ANTARA
Pekerja melakukan penyortiran surat suara di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Malang, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

 

HASIL penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan adanya sejumlah problem manajemen pelaksanaan Pemilu yang mendesak untuk diperbaiki. Tidak efektifnya manajemen penyelenggaraan ini membuat Pemilu di Indonesia menjadi bersifat unmanagable secara sistemik.

“Karena itu, Perludem mengusulkan agar revisi UU Pemilu harus memperbaiki desain penyelenggaraan Pemilu dengan membaginya menjadi Pemilu serentak nasional (Pilpres, DPR, san DPD) dan pemilu serentak lokal (Pilkada bersama dengan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota),” kata Peneliti Perludem Heroik Mutaqien di Jakarta, Minggu (2/2).

Baca juga: Gus Sholah Dikabarkan Kritis

Ia merujuk pelaksanaan Pemilu 2019 yang menggabungkan Pemilu nasional dan lokal ternyata menyebabkan pecahnya konsentrasi kepentingan nasional dan lokal. Masyarakat pemilih ternyata lebih fokus memikirkan calon dari nasional ketimbang lokal. 

“Akibatnya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena kurang perhatian dengan calon di level lokal,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menambahkan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu setidaknya tidak memenuhi syarat adanya pemilu yang adil bagi masyarakat. Menurut Titi, banyaknya surat suara yang harus dicoblos menyebabkan masyarakat kesulitan menentukan pilihan mereka. 

“Dan yang tidak kalah parahnya ternyata hasilnya tidak cepat diumumkan. Akibatnya banyak spekulasi dan teori konspirasi yang muncul di masyarakat,” paparnya.

Pengamat politik LIPI, Moch Nurhasim, menambahkan adanya kegagalan logika dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2019, terutama dalam menyikapi banyaknya petugas lapangan yang meninggal usai pencoblosan suara. Baginya, logika yang menyebutkan hanya 0,008% yang meninggal merupakan cara pandang KPU dalam menangkap kegagalan Pemilu 2019. 

“Padahal hal itu menunjukkan tidak adanya skema emergency dalam penyelenggaraan Pemilu. Apalagi ternyata tidak ada asuransi bagi korban,” ujarnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

Komisi III DPR Sepakat Listyo Sigit Prabowo Pimpin Polri

👤Sri Utami 🕔Rabu 20 Januari 2021, 15:47 WIB
Listyo dinilai oleh beberapa anggota Komisi III memiliki komitmen yang kuat dalam merevolusi kultur dan kinerja dalam mengupayakan...
MI/Susanto

Jalan Listyo Menuju Kursi Kapolri Dinilai Mulus

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 15:15 WIB
Menurut pengamat kepolisian dari ISESS, pemilihan Kapolri di parlemen akan berujung aklamasi dengan suara dukungan terhadap calon...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

Menantu masih Positif Covid-19, Sidang Nurhadi Ditunda Lagi

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 20 Januari 2021, 14:44 WIB
Penasihat hukum Rezky, Maqdir Ismail, menyebut kliennya saat ini masih menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya