Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TNI Angkatan Laut (AL) mengaku mengalami kendala dalam menjaga perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pasalnya, banyak kapal TNI belum berbahan bakar B20.
"Di Natuna itu ada kebijakan B20, harus B20 atau B30. Sedangkan kapal-kapal kita sedikit yang sudah dimodifikasi menggunakan bahan bakar B20," ucap Panglima Komando Armada (Koarmada) I TNI Laksamana Muda Muhammad Ali di Kantor KAHMI Center, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).
Ali menjelaskan B20 merupakan bahan bakar solar yang dicampur dengan kandungan minyak sawit. Kombinasi sebesar 80 persen solar dan 20 persen minyak sawit.
Kendala lainnya, kata dia, di Natula belum tersedia stasiun pengisian bahan bakar B20. TNI perlu mengerahkan kapal tanker pengisi bahan bakar ke Natuna.
"Saat operasi kita bawa kapal tanker kita ke natuna, jadi dia mengisi bahan bakar dari kapal tangker itu. Karena di Natuna enggak ada (stasiun) B20," ucap Ali.
Ali meminta agar dibangun stasiun penyediaan bahan bakar B20. Sehingga memudahkan TNI beroperasi lebih lama dan lebih jauh jangkauannya.
"Sehingga operasional lebih lama dan lebih jauh. Mungkin bisa ke laut lepas di luar ZEE," imbuhnya.
Ali mengakui bahwa anggaran TNI tergolong sedikit. Hal itu juga menjadi kendala pihaknya untuk mrnjaga wilayah perbatasan perairan Indonesia.
Diketahui, total anggaran untuk pertahanan sebesar Rp 126,5 Triliun. Anggaran tersebut harus dibagi untuk tiga Matra TNI dan Mabes TNI.
"Kita mesti dibagi 3 sampai 5. Lalu alutsista kita lebih banyak. Pemeliharaan alutsista besar juga. Kalau segitu pembiayaannya kurang,"
tutup Ali. (OL-2)
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved