Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKEMBANGAN teknologi dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi pilihan sejumlah negara maju untuk digabungkan dalam sistem senjata. Hal itu perlu menjadi kewaspadaan sekaligus contoh menjaga kedaulatan.
"Tantangan besar kedua adalah perkembangan teknologi yang luar biasa. Hati-hati mengenai ini. Fighter itu perlu melihat antisipasi lompatan teknologi militer dalam jangka 20, 30 hingga 50 tahun ke depan. Ini harus lihat ke sana karena perubahan ke arah sana begitu sangat cepat," ujar Presiden Joko Widodo di hadapan peserta Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2020 di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut dia, kemajuan teknologi telah merasuki sistem pertahanan, salah satunya pesawat nirawak atau drone yang dibekali senjata dan mampu mengejar tank, mengejar dan melumpuhkan kendaraan militer dengan tepat sasaran.
"Bahkan saat ini pun kita sudah merasakan hadirnya teknologi yang bukan saja terjadi perbaikan dalam instrumen machinery, tapi juga kombinasi dengan penggunaan kecerdasan buatan. Hati-hati dengan barang ini," tuturnya.
Baca juga: Jokowi: Pak Prabowo Pergi ke Sebuah Negara untuk Diplomasi
Terhadap dua hal tersebut, Jokowi meminta instansi pertahanan mewaspadai sekaligus memanfaatkan untuk mempertebal tembok persenjataan nasional.
"TNI kita harus berani mengolah itu, membangun barang-barang yang tadi saya sebutkan. Karena semua yang ada sekarang ini, industri bisnis dimulai dari peralatan militer, entah GPS, handphone, drone sudah mulai masuk ke dunia bisnis," paparnya.
Jokowi juga mengingatkan alat utama sistem senjata yang masuk dalam radar belanja tahunan mesti dipastikan bermanfaat untuk 50 tahun ke depan. Maka pendekatan pengadaan barang militer harus menggunakan landasan investasi.
"Kemudian, bagaimana menghidupkan plan ke depan produk industri strategis kita sehingga betul-betul semua bergerak. Kemandirian kita dalam membangun industri strategis kita harus kita mulai," pungkasnya.(OL-5)
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut kapal induk Giuseppe Garibaldi buatan Italia ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Sebanyak 133.000 personel TNI dan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) akan dikerahkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas
TNI menggelar gladi bersih persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Ketiadaan buku putih berpotensi merusak kepercayaan negara lain yang selama ini dibangun melalui transparansi sektor pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved