Menpan-RB Masih Kaji Jumlah ASN Pindah ke Ibu Kota Baru

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan terkait jumlah pemindahan aparatur sipil negara (ASN) masih dilakukan pengkajian.

Rencananya, pemindahan akan menggunakan skenario kedua yakni ASN yang masuk kelompok usia sampai 45 tahun akan dipindahkan. Mengacu pada hal tersebut, jumlah ASN yang masuk kelompok itu 118 ribu. Namun, jumlah tersebut mungkin akan berkurang.

"Saat ini kami sedang mendetailkan lagi dari 118 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sedang dicek kembali kompetensi maupun background pendidikannya," ucap Tjahjo, Selasa (21/1).

Tjahjo menambahkan ASN yang akan pindah ke ibu kota baru dipastikan memiliki kompetensi. Mereka yang tak sesuai dengan kompetensi dianggap belum siap pindah.

Dikabarkan anggaran pemindahan skenario kedua bakal menghabiskan Rp1,89 triliun. Tjahjo tak merinci anggaran yang digunakan untuk pemindahan ASN tersebut.

"Soal anggaran (pemindahan ASN) pastinya masih bisa berubah," ucap Tjahjo.

Berikut rincian rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru mengikuti skenario kedua;

- Terdapat total 118.513 ASN yang masuk kelompok usia sampai 45 tahun.

- Berdasarkan kelompok usia, terdapat 1.010 ASN kelompok usia di bawah 20 tahun, 21.084 ASN usia 20-25 tahun, 17.907 ASN usia 25-30 tahun, 26.666 ASN usia 30-35 tahun, 27.600 ASN usia 35-40 tahun dan 21.890 ASN usia 40-45 tahun. Sehingga total menjadi 116.157 orang.

- Kelompok usia tersebut ditambah dengan pejabat struktural di instansi pemerintah/kementerian dengan total 2.356 orang. Mereka terbagi menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama 16 orang, JPT Madya 461 orang dan JPT Pratama sebanyak 1.879 orang.

- Ada dua asumsi pemindahan ASN ke ibu kota baru dengan skenario kedua yakni kelembagaan kementerian/lembaga dan business process beralih menjadi smart goverment. Lalu rekrutmen ASN baru menggunakan prinsip zero growth lima tahun ke depan.

Baca juga: Pemerintah Boyong 118 Ribu ASN ke Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Pemerintah bakal memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.

Nantinya, ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.

Dari jumlah itu, porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2%. Sisanya, mengandalkan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5%, swasta termasuk BUMN Rp123,2 triliun atau 26,4%.(OL-5)