Kementerian/Lembaga Diminta Kompak Tangani Polemik Natuna

KEMENTERIAN dan lembaga yang terkait dengan penanganan dan pengawasan kelautan diminta kompak dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dalam menangani isu perairan Natuna.

Demikian diutarakan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1).

"Kementerian/lembaga terkait tidak semestinya bergerak sendiri-sendiri sehingga pembangunan Natuna sebagaimana instruksi Presiden Jokowi bisa terlaksana," ujar Jaleswari.

Sedianya, instruksi Kepala Negara kepada kementerian/lembaga terkait adalah untuk melakukan pembangunan sentra-sentra industri ekonomi kerakyatan dan penguatan pertahanan di Natuna.

Jika aktkvitas ekonomi berjalan secara masif di kawasan itu, diyakini kapal-kapal Tiongkok akan lebih jarang memasuki ZEE Indonesia. Terlebih, jika sistem pertahanan yang dimiliki Indonesia lebih kuat lagi.

Hal senada diutarakan Mantan Koordinator Satgas 115 Mas Achmad Santosa. Minimnya kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal lokal bak sebuah berkah bagi kapal-kapal asing terutama Tiongkok.

Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong para nelayan untuk lebih gencar melaut. Dukungan patroli dari aparat keamanan pun dibutuhkan guna memastikan tidak ada gangguan yang datang ketika kapal-kapal penangkap ikan Indonesia menjalankan tugas mereka.

"Kalau kita tidak manfaatkan laut kita dengan maksimal, Tiongkok yang akan melakukannya. Sumber daya di laut mereka sudah habis, sementara mereka masih berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan lokal dan menjaga ekspor. Akhirnya laut Indonesia dan negara-negara lain menjadi sasaran," tandasnya. (OL-8)