Konflik RI dan Tiongkok di Natuna Dinilai Sulit Diselesaikan

GURU besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok di laut Natuna Utara sangat sulit diselesaikan. Baik Indonesia maupun Tiongkok sama-sama memiliki sikap tegas untuk tidak mau mengakui kebijakan yang diikuti masing-masing negara.

"Dijelaskan Hikamhanto, Indonesia dengan Tiongkok berpedoman pada dua aturan yang berbeda soal Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia mengikuti perjanjian UNCLOS sementara Tiongkok memiliki kebijakan 9 dash line yang dibuatnya sendiri," ungkap Hikmahanto dalam diskusi Crosscheck: Pantang Keok Hadapi Tiongkok, di Upnormal Coffeeroaster, Jakarta, Minggu, (12/1).

"Itu kenapa saya bilang ini tidak akan bisa selesai. Dengan Tiongkok bagaimana mau negosiasi kalau kita saja tidak mengakui dasar klaim mereka, begitu juga sebaliknya," imbuhnya.

Baca juga: Kapal Tiongkok belum Menjauh dari Natuna

Dikatakan Hikmahanto, saat ini, yang bisa dilakukan Indonesia adalah secara komsisten menyuarakan penolakan terhadap kebijakan 9 dash line Tiongkok dan berpegang teguh pada perjanjian UNCLOS.

Dengan begitu, pemerintah Tiongkok tidak akan menganggap Indonesia lupa akan masalah Natuna.

"Karenanya ini jadi ibaratnya cuma liat-liatan, karena sama-sama tidak mau mengakui kebijakan yang Indonesia atau Tiongkok miliki. Jadi sampai akhir zaman tidak akan selesai kecuali ada salah satu negara yang kebijakannya berubah," ujar Hikmahanto.

Dalam hal ini, dikatakan Hikmahanto, Tiongkok memang cenderung keras dan tidak mau mengalah.

Karena itu, pemerintah Indonesia juga harus dengan serius dan konsisten mempertahankan wilayah ZEE Laut Natuna Utara dengan melakukan penguatan di berbagai lini. (OL-2)