Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
AGUS Harimurti Yudhoyono mendukung penuh upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan ketegasan TNI terkait ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna.
AHY menegaskan sebagai mitra lama Tiongkok, Indonesia perlu mengedepankan diplomasi dalam posisi setara dan saling menghargai tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah NKRI.
"Atas insiden masuknya kapal Tiongkok ke laut Natuna kami mendorong upaya diplomasi yang dilakukan @Kemlu_RI & ketegasan yang ditunjukkan TNI dalam menyelesaikan insiden ini. Pilihan untuk kembali menggunakan kebijakan “million friends zero enemy” yang diwarisi dari era Presiden @SBYudhoyono patut didukung semua pihak," kata AHY melalui akun twitternya @AgusYudhoyono, Senin (6/1).
Dalam langkah diplomasi tersebut, lanjut AHY, Indonesia harus memiliki sikap tegas untuk terus menjaga batas-batas negara Indonesia sesuai perjanjian internasional berdasarkan UNCLOS 1982.
Baca juga: Soal Natuna, Pemerintah Diminta Lindungi Kedaulatan Wilayah RI
Dikatakan AHY, Indonesia juga menyadari hubungan dengan Tiongkok harus dibina dengan baik karena merupakan mitra lama RI yang sudah terjalin ratusan tahun melalui jalur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik.
"Hubungan tersebut harus terus dipelihara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati," ungkap AHY.
Selama ini, kata dia, saling pengakuan dan penghormatan kedaulatan kedua negara dalam posisi yang sejajar, membuat hubungan kedua negara cukup baik.
"Dan saya yakin bahwa asas saling menghormati juga menjadi kunci untuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk saat ini dan masa depan. Tapi sekali lagi, upaya diplomasi ini ditempuh tanpa harus merugikan atau bahkan mengorbankan kedaulatan NKRI. Menjaga kedaulatan NKRI, pada hakikatnya, adalah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia," pungkas AHY.(OL-5)
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved