Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KLAIM Tiongkok atas Perairan Natuna memancing reaksi keras berbagai kalangan. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan negara asing, tanpa kecuali, untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk Perairan Natuna.
Menurut politikus Partai NasDem itu, sebagai negara sahabat, seharusnya Tiongkok segera menarik kapal-kapal nelayan miliknya dari Perairan Natuna yang menjadi wilayah teritori Indonesia. Tiongkok harus menghormati kedaulatan Indonesia.
"China selayaknya mematuhi wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). China tidak punya landasan kuat untuk mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai miliknya," tegas Lestari.
Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS merupakan lembaga yang menetapkan batas ZEE.
"Ada sejumlah prinsip yang harus dihormati dalam berelasi dengan negara lain. Intinya harus saling menghormati dan saling menguntungkan. Tidak bisa main klaim secara sepihak. Jika salah satu dari prinsip-prinsip itu dilanggar, maka kita harus dengan tegas memperingatkan negara yang melanggar prinsip hubungan internasional tersebut," tukas Lestari yang akrab dipanggil Rerie.
Rerie melanjutkan, Indonesia memiliki teritori. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam (SDA) termasuk yang ada di laut.
"Kita tidak boleh permisif jika ada negara yang jelas-jelas melanggar. Apalagi mengklaim SDA kita."
Baca juga: Soal Natuna, Pemerintah Diminta Lindungi Kedaulatan Wilayah RI
Dalam konteks tersebut, Rerie mendesak pemerintah segera menangkap kapal penangkap ikan milik Tiongkok yang masuk ke Perairan Natuna tanpa izin.
"Pemerintah tidak boleh membiarkan pelanggaran kedaulatan negara ini. Kita harus tegas, kita harus pertahankan wilayah kita walaupun hanya sejengkal."
Bahkan, lebih luas, Rerie mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan darma baktinya memertahankan Perairan Natuna yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
"Sebagai komitmen terhadap keutuhan NKRI yang merupakan salah satu dari empat Konsensus Dasar Bangsa, inilah saatnya bagi seluruh komponen untuk menunjukkan darma baktinya."
Dalam kesempatan itu, Rerie juga meyampaikan apresiasi terhadap Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I yang melakukan pengawasan dan pengamanan di Perairan Natuna.
"Langkah TNI menjaga keutuhan NKRI ini tepat, karena Natuna masuk ZEE Indonesia yang punya kekuatan hukum tetap dan mengikat." (OL-1)
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Seluruh proses dilakukan untuk menjamin mutu pangan yang diterima masyarakat. Selain menjaga kualitas, pendistribusian bantuan juga diawasi agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Geopark Nasional, yang digelar pada Senin (21/7).
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved