Kamis 19 Desember 2019, 20:49 WIB

Bupati Kotawaringin Timur Mangkir dari Panggilan KPK

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Bupati Kotawaringin Timur Mangkir dari Panggilan KPK

Dok MI
Yuyuk Andriati

 

BUPATI Kotawaringin Timur Supian Hadi mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supian yang berstatus tersangka seyogianya akan diperiksa untuk kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur 2010-2015.

"Yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dan belum diperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (19/12).

 

Baca juga: Menantu Eks Sekretaris MA Nurhadi Mangkir dari Panggilan KPK

 

KPK menjerat Supian sebagai tersangka pada Februari tahun ini. Berbeda dengan kegiatan OTT, KPK menjerat Supian Hadi dengan metode case building, yakni pengumpulan bukti-bukti awal.

KPK menduga Supian melakukan kongkalikong terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin­ Timur.

Dari pemberian sejumlah izin tambang tersebut, Supian diduga mendapat pemberian seperti mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3, serta uang sebesar Rp5 miliar.

Diduga kerugian keuangan negara Rp5,8 triliun dan S$711 ribu yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkung­an, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan pertambangan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Pada kasus itu, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

Antyara/Aditya Pradana Putra

Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 20:15 WIB
Menurut Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, RUU KUHP baru bisa dibahas di DPR apabila RUU tersebut telah masuk dalam daftar...
MI/Andri Widiyanto

Polemik Demokrtat, Sikap Pasif Pemerintah Dinilai Tepat 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 19:45 WIB
"Sekarang posisinya (pemerintah) sudah tepat. Artinya ini dibiarkan saja karena ini urusan partai. Meskipun sebenarnya akan lebih baik...
Antara

Mahfud: Pemerintah tak Bisa Larang KLB Demokrat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 18:45 WIB
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya