Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENELITI senior bidang pengawasan Formappi M. Djadijono mengungkapkan kinerja DPR di penghujung 2019 dinilai cepat. Namun ia menyangsikan kinerja ngebut ala DPR itu akan berlanjut di tahun depan.
"Terkait dengan masalah fungsi legislasi misalnya. Kalau kita mencermati pengalaman DPR sebelumnya, pesimis," ujarnya seusai paparan evaluasi kinerja DPR MS 1 2019-2020; DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi (19/12).
Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode 2019-2024 telah menuntaskan satu kali Masa Sidang (MS) yakni MS 1 Tahun Sidang (TS) 2019-2020. Selama 56 hari kerja, DPR melaksanakan penyusunan rencana kerja dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca juga: 253 RUU Dalam Prolegnas 2020-2024, Publik Pesimistis Rampung
DPR juga bergerak cepat dengan menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU). 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2019.
Menurutnya pembentukan dan penetapan AKD DPR 2019-2020 berlangsung cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem pemilihan dari sistem paket menjadi sistem proporsional. Ketika menggunakan sistem paket DPR tersandera oleh pertikaian Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Sedangkan ketika menggunakan sistem proporsional, pemilihan pimpinan AKD berjalan mulus karena dalam prakteknya terjadi bagi-bagi kursi," ujarnya saat menyampaikan hasil kajian Formappi.
Meski demikian, hal itu tidak menjamin Prolegnas akan selesai pada tahun berikutnya.
"Awalnya bagus, targetnya banyak, cepat diputus targetnya. Tetapi betulkan itu akan selesai?" tandasnya. (OL-8)
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved