PRESIDEN Joko Widodo meng-awali kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dengan berdialog bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama se-Kaltim. "Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ini kulo nuwun kepada seluruh tokoh di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara," kata Jokowi di Balikpapan, kemarin.
Di hadapan para tokoh, Presiden menjelaskan rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Bahkan, wacana itu telah ada sejak zaman Presiden Soekarno dan terus ada di setiap masa kepemimpin-an presiden berikutnya. "Artinya, ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota," ungkapnya.
Ia menjelaskan faktor yang mendorong inisiatif pemindahan, antara lain penduduk Indonesia yang sudah mencapai 267 juta jiwa, yakni 56% atau sekitar 149 juta hidup di Jawa. "PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondong ke Jawa, khususnya ke Jakarta. Akibatnya, Jakarta semakin padat," paparnya.
Menurut Presiden, lahan ibu kota baru akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare (ha). Meski demikian, Gubernur Kaltim telah menyiapkan sekitar 410 ribu ha untuk kepentingan jangka panjang. "Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan, kita minta kembali karena itu ialah hak milik negara."
Presiden berharap pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Pindahnya harus disertai transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.
Di pengujung paparannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh di Kaltim yang telah mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara. "Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kaltim yang saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, mendukung penuh kepindahan ibu kota ini," imbuhnya.
Sementara itu, tokoh adat meminta agar pemindahan ibu kota disertai dengan pembangunan sejumlah perguruan tinggi. "Saya kira itu jadi bagian rencana kita sehingga tidak masalah," jelas Jokowi.
Menurutnya, ada beberapa klaster di ibu kota baru. Pusat pemerintahan menjadi klaster pertama, berisi istana kepresidenan, gedung DPR/MPR, gedung Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Konstitusi, kementerian/lembaga, dan rumah dinas.
Selanjutnya, membentuk klaster pendidikan, kesehatan, dan pusat penelitian. Beragam infrastruktur dibangun pada klaster-klaster tersebut.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Presiden dan rombongan akan berada di Kaltim selama 2 hari, di antaranya me-ninjau lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara. (Mal/P-3)
