Jumat 13 Desember 2019, 20:20 WIB

Pencalonan Gibran dan Bobby Picu Persoalan Etis

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pencalonan Gibran dan Bobby Picu Persoalan Etis

MI/ Haryanto Mega
Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan, Semarang, Kamis (12/12)

 

ANALISIS komunikasi dan marketing politik UGM Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai ada persoalan etis dari keikutsertaan Gibran Rakabuming serta Bobby Nasution di Pilkada 2020.

Meski konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk maju dalam kontestasi politik, Nyarwi berpendapat ada status spesial sebagai keluarga Presiden Joko Widodo. Gubran merupakan anak sulung dari Jokowi, sedangkan Bobby ialah menantu mantan Wali Kota Solo itu.

"Namun ada persoalan etis di situ yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaanya terkait dengan prinsip kesetaraan," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/12).

 

Baca juga: Gibran akan Mendaftar Calon Wali Kota

 

Status Gibran dan Bobby sebagai keluarga presiden, jelasnya, menciptakan ketimpangan relasi previledge ketimbang kandidat lain yang juga berlomba-lomba mendapatkan dukungan dari partai politik. Namun, hal itu bukan hal yang tabu dan tidak dilarang pula oleh aturan hukum.

"Status yang dimiliki keduanya menjadikan keduanya memiliki previledge yang berbeda dibandingkan dengan kandidat lainnya," ujarnya.

Gibran awalnya dikenal sebagai seorang yang antipolitik. Namun, tahun ini Gibran berubah pikiran dengan mendeklarasikan diri maju pada Pilkada Solo 2020.

Hal itu dilakukan Gibran karena ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kebijakan politik. Gibran diketahui telah mendaftarkan diri sebagai anggota PDI-P Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah Gibran untuk maju pada Pilkada Solo 2020. Adapun bobby memilih bertarung di Pilkada Medan. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sembilan Fraksi Setujui Tujuh Anggota Baru Komisi Yudisial

👤 Sri Utami 🕔Rabu 02 Desember 2020, 16:01 WIB
Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan hasil persetujuan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna...
ANTARA/M Risyal Hidayat

KPK Geledah PT DPP Terkait Kasus Ekspor Benur

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 02 Desember 2020, 15:49 WIB
Penyidik mengamankan barang bukti antara lain dokumen izin ekspor...
MI/Cahya Mulyana

Ombudsman Duga ada Maladminsitrasi Penyaluran APD Pilkada

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 02 Desember 2020, 15:30 WIB
Ombudsmann menemukan sebanyak 72% KPU Kabupaten/Kota belum melaksanakan penyaluran APD untuk Pilkada serentak 9 Desember...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya