Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem MPR RI, Taufik Basari menilai membuat jera pelaku korupsi tak melulu harus melalui hukuman mati. Efek jera menurutnya dapat muncul lewat penegakan hukum yang konsisten.
"Yang dimaksud adalah setiap terjadinya peristiwa hukum, pelanggaran hukum, ada penegakan hukumnya dan itu berjalan. Jangan kemudian beda-beda ini ini berlanjut ini tidak, atau hukumannya menjadi ringan, peristiwa yang sama beda-beda hukumannya," ujar Taufik, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (10/12).
Konsistensi penegak hukum dalam memberi sanksi pada koruptor menurutnya lebih penting untuk dilakukan. Pemberian hukuman harus dilakukan dengan profesional.
Nah jni persoalan konsistensi dalam penegakan hukum itulah yang akan menimbulkan efek Jera. orang akan berpikir Saya tidak punya peluang untuk berbuat kejahatan karena kalau saya berbuat kejahatan pasti dengan mudahnya saya akan dihukum. Jadi lebih ke situnya.
"Bukan soal apakah hukuman mati atau tidak. Apa lagi hukuman mati tentu ada syarat-syarat tertentu, tidak bisa gebyah-uyah, kalo ada kasus yang tak bisa masuk dalam kategori pemidanaan untuk hukuman mati, tentu kita tidak bisa bicara soal hukuman mati," ujar Taufik.
Baca juga: Hukuman Mati Koruptor Butuh Political Will Pemerintah
Ia mengatakan, NasDem ingin mengedepankan agar keadilan restoratif menjadi yang utama terapkan dalam proses pemidanaan hukum pidana ke depan. Saat ini pemidanaan harus berupa pemidanaam yang modern, bukan lagi atributif.
"Atributif itu penghukuman dengan alasan kita ingin membalas orang yang melakukan tindakan itu. Tapi sekarang ini sudah sudah restorative, sudah memperbaiki keadaan, memperbaiki korban memperbaiki termasuk pelaku," tutur Taufik.(OL-4)
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons banjir gugatan uji materi KUHP Baru di MK. Ia menegaskan pasal zina dan hukuman mati justru lebih humanis.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons gugatan uji materi KUHP baru di MK terkait pasal zina dan hukuman mati. Ia menyebut aturan baru lebih manusiawi.
Sejumlah undang-undang yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperketat pengaturan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.
Demokrat kecam keras Trump setelah ia menuduh enam anggota Kongres melakukan “perilaku subversif yang dapat dihukum mati” usai menyerukan penolakan terhadap perintah ilegal di militer.
Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina divonis mati terkait pembunuhan ratusan demonstran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved