Selasa 10 Desember 2019, 15:50 WIB

Moratorium Pemekaran Perlu Dipertahankan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Moratorium Pemekaran Perlu Dipertahankan

MI/ BARY FATHAHILAH
Diskusi Refleksi Otda dan Otsus 2019

 

PARA peneliti yang tergabung dalam Intsitut Otonomi Daerah (I-Otda) menilai kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah dinilait tepat sehingga perlu dipertahankan. Salah satu peniliti yang juga seorang pengamat politik dari CSIS yaitu J Kristiadi menuturkan keinginan membuka moratorium pemekaran lebih banyak didasarkan pada kepentingan subjektif politis.

"Saya menilai tidak ada korelasi antara pemekaran dan kesejahteraan. Meskipun ada kesejahteraan tapi itu berlangsung secara sporadis. Secara umum banyak daerah yang ingin dimekarkan tapi belum siap sehingga banyak yang gagal," tutur Kristiadi di Jakarta, Selasa (10/12).

Dirinya melanjutkan, hasrat untuk memekarkan suatu daerah cenderung berasal dari keinginan para elit di daerah maupun di tingkat nasional untuk membagi rata kekuasan. Padahal sejatinya tujuan melakukan pemekaran adalah untuk bisa meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang efektif.

"Lihat saja di Papuat itu. Di pegunungan ada 2 hingga 3 kabupaten yang belum memiliki Polres. Tidak ada Kodimnya. Belum lengkap prasarana-prasarananya. Asal mekar saja semua," ungkapnya.

Masih menurut Kristiadi, saat ini pemerintah diharapkan fokus untuk melakukan penataan daerah daripada menghidupkan kembali wacana pemekaran. Daerah yang tertata dengan baik akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi warga di daerah tersebut sehingga tidak perlu melakukan upaya pemekaran.

"Menurut saya isunya bukan hanya pemekaran tapi lebih ke penataan daerah. Jadi kalau ada daerah yang ekonominya tidak mungkin untuk besar dan bersaing ya jadikan satu saja kembali," ungkapnya.

Pada tempat yang sama, peneliti senior asal LIPI Siti Zuhro memaparkan saat ini terdapat 315 daerah otonom baru (DOB) yang menyatakan siap untuk dimekarkan. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).

"Daerah yang akan dimekarkan diwajibkan memiliki prospek yang jelas dan memenuhi kriteria. Perlu ada studi kelayakan. Jangan diloloskan semua hanya karena nafsu politik," papar Siti.

Siti melanjutkan, bedasarkan penilitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap 145 DOB, sebanyak 85% DOB memiliki masalah karena tidak memenuhi kriteria potensi ekonomi. Banyak DOB yang tiadk bisa menerapkan pendekatan pelayanan yang baik kepada publik. Mayoritas terjadi di kabupaten-kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa.

"Argumentasi kontra pemekaran sangat meyakinkan. Kemenkeu juga mengatakan tidak hanya membuat pemerintah nasional bangkrut. Tapi pemekaran juga tidak berikan dampak apapun pada daerah itu sehingga APBN menjadi terbebani dengan pemekaran," paparnya.

Menurut Siti, moratorium pemekaran daerah penting untuk tetap dilakukan. Karena kebijkan desentralisasi dan otonomi daerah kerap menimbulkan persepsi yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Perlu evaluasi kinerja DOB secara menyeluruh sebagai input penyusunan grand desain penataan daerah," paparnya.

Baca Juga

AFP

Lagi, Isu Kelompok Taliban dan Radikal Serang KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Januari 2021, 11:30 WIB
Isu taliban dan radikal yang kembali marak di media sosial, dinilai penyidik senior KPK Novel Baswedan digunakan oleh mereka yang ada...
MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya