Program KPK Perlu Dievaluasi

UPAYA pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK selama ini perlu dievaluasi total. Pemberantasan korupsi seyogianya tidak lagi mengedepankan penindakan, tetapi membangun sistem untuk mencegah rasuah.

Hal itu dikemukakan ­Presiden Joko Widodo seusai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan, kemarin. “Saya pikir kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun berjalan. Penindakan itu perlu, tetapi pertama kita harus ­membangun sistem,” kata Jokowi.

Di Pentas #PrestasiTanpaKorupsi, Presiden disuguhi drama yang diperankan Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama, dan aktor Bedu serta Sogi Indra Dhuaja sebagai siswa sekolah lengkap dengan pakaian SMA. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi tukang bakso urat.

Menurut Kepala Negara, sistem menjadi sangat penting sebagai pagar untuk mencegah terjadinya penyelewengan. “Kedua, yang juga sangat penting ialah rekrutmen politik. Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya besar sehingga nanti orang tengak-tengok bagaimana mengembalikannya. Bahaya,” lanjut Presiden.

Rekrutmen politik di sini menyangkut kesiapan partai politik dalam memilih kader untuk menduduki jabatan di legislatif ataupun eksekutif. “Ketiga, kita mau fokus di mana dulu? Kalau semua dikerjakan, tidak menyelesaikan masalah. Kita ­koreksi sehingga setiap ­tindakan itu betul, ada hasil konkret dan bisa diukur,” ujar Jokowi.

Jokowi mendukung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, tetapi perlu disertai perbaikan sistem. “Keempat, menurut saya OTT. Penindakan perlu, tetapi harus perbaikan sistem. Misalnya, ada gubernur ditangkap. Setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem. Masuk ke situ.”

Sumber: Transparency International

Untuk mengevaluasi program pemberantasan korupsi, Presiden segera bertemu pimpinan KPK termasuk dewan pengawas. “Saya segera bertemu KPK untuk perbaikan sistem, baik rekrutmen di politik. Lalu fokus di KPK, apakah perbaikan di eksekutif, daerah, pemerintah pusat, kepolisian, atau kejaksaan? Fokusnya harus ditentukan sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu.”

Tahun ini Presiden tidak hadir dalam puncak ­peringatan Hakordia di Gedung KPK. Jokowi memilih berkunjung ke SMK Negeri 57 Jakarta Selatan. Acara di Gedung KPK dihadiri Wapres Ma’ruf Amin dan sejumlah pejabat pusat dan daerah. “Pak Ma’ruf belum pernah ke sana. Silakan Pak Ma’ruf. Saya di tempat lain. Bagi-bagilah, masak setiap tahun saya terus.”

Ketidakhadiran Presiden membuat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengurungkan niat untuk memeluk Jokowi. “Mungkin sibuk, ya tetapi nanti masih ada lain waktu untuk ketemu. Tadi kan kalau (Presiden) datang ingin dipeluk.”

Dalam penilaian pakar ­hukum tata negara Bivitri Susanti, ketidakhadiran Presiden mengindikasikan ada relasi tidak nyaman antara Jokowi dan pimpinan KPK saat ini.

“Pandangan Presiden terhadap kerja KPK selama ini yang dinilai terlalu aktif sehingga investasi yang masuk ke Indonesia lambat. Buat saya, ini menggambarkan posisi Jokowi akan lebih nyaman dengan pimpinan KPK selanjutnya,” kata Bivitri.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim lembaga ­antirasuah telah mengamankan keuangan negara sebesar Rp63,5 triliun dari pencegahan. “Itu berasal dari monitoring penyelenggaraan negara berupa ­tagihan Rp34,7 triliun, kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan Rp29 triliun, dan gratifikasi berupa barang atau jasa senilai Rp159 miliar.” (Pro/Ant/X-3)