FPI Diminta Segera Benahi AD/ART

WAKIL Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mendorong ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk segera membenahi AD/ART, khususnya terkait dengan keinginan mendirikan negara khilafah atau NKRI bersyariah.

Ia meyakini jika permintaan pembenahan AD/ART itu sudah dilakukan, pemerintah pasti menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) atau surat perpanjangan izin ormas tersebut.

"Kedudukan SKT itu menjadi alat pengesahan supaya FPI bisa beraktivitas kembali. Kalau FPI mau SKT, ya dia harus benahi AD/ART mereka. Tinggalkan cita-cita untuk mendirikan khilafah, menegakkan NKRI bersyariah, dan lain sebagainya," ujar Yaqut, Sabtu (30/11).

Menurut dia, kedudukan surat rekomendasi dari Kementerian Agama yang menyatakan FPI tetap setia kepada NKRI dan Pancasila jauh di bawah AD/ART organisasi. Surat keterangan di atas meterai itu tidak bisa dijadikan pegangan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pemerintah tidak pernah sentimen terhadap ormas mana pun selama semua syarat teknis SKT dipenuhi. Pemerintah, prinsipnya tetap patuh pada aturan perundangan.

Yaqut pun merespons permintaan FPI untuk diajak berdialog dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, permintaan tersebut tidak pantas karena kedudukan FPI tidak setara dengan menteri.

"Kalau duduk bersama itu seakan-akan menyamakan kewenangan dong. Ini kan tidak setara antara FPI dan Menko Polhukam serta Mendagri. Saya kira tidak perlu. Kalau kemudian Mendagri perlu meminta klarifikasi, ya panggil saja, tidak apa-apa. Tapi tidak dalam konteks duduk bersama seolah-olah setara, toh mereka yang meminta kok," pungkasnya.

Ketua tim bantuan hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan pihaknya siap mengikuti semua syarat formal terkait dengan perpanjangan izin. FPI pun tetap melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan meski SKT tidak diterbitkan.

"Tidak masalah, misalnya nanti tidak ada SKT. Selama ini FPI untuk kegiatan sosial semuanya itu partisipasi masyarakat yang spontan. Jadi, tidak ada paksaan apa pun," kata Sugito.

Menurut dia, dengan SKT, pemerintah tahu ormas mana saja yang terdaftar untuk menerima bantuan dan diajak kerja sama. (Gol/Cah/P-3)