PEMANGKASAN eselon III dan IV dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan profesionalitas aparatur sipil negara.
"Target pemangkasan eselon ialah birokrat berorientasi dan mengarah pada fungsional. Jadi, ke profesionalitasnya dan ke jabatan fungsional ketimbang struktural," kata peneliti LIPI Siti Zuhro, kemarin.
Selain itu, efektivitas pemangkasan eselon juga dapat dilihat seperti memberikan semacam tanggung jawab kepada eselon I dan II. Hal ini seiring dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berorientasi pada profesionalitas dan netralitas birokrasi.
"ASN juga tidak berorientasi atau berpolitik taktis. Orientasinya dialihkan pada fungsi sehingga dibuka peluang menjadi fungsional, sedangkan struktural bahayanya kalau mandek atau tidak lancar," ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan eselon di satu sisi menciptakan kondisi kaya fungsi, tetapi miskin struktur atau merampingkan birokrasi dan membuat birokrasi tidak terbelah dengan cara pemangkasan eselon. Selain itu, pemangkasan dapat mengubah cara berpikir ASN.
"Bisa mengubah mindset ASN, yang tidak melulu perihal jabatan. Perampingan bagus karena ada efisiensi dan efektivitas, lalu tidak membiarkan disfungsi. Untuk apa birokrasi terlalu gemuk jika tugasnya tidak ada. Terlebih saat ini era digital governance dan paperless," ungkapnya.
Dia juga mencontohkan birokrasi di Singapura yang dinilainya sudah jauh lebih baik. Birokrasi di salah satu negara terkecil tersebut sudah sangat maju dan tidak ada yang terpikir untuk ke arah politik.
"Perlu membangun birokrasi secara profesional dan netral secara politik," tegasnya.
Kurang efektif
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan dirinya tidak meyakini pemangkasan sebagian eselon III dan IV di sejumlah kementerian bisa berjalan efektif.
Apalagi, pemangkasan itu dilakukan di sejumlah kementerian yang berhubungan dengan pelayanan publik.
"Persoalannya pada implementasinya. Untuk kementerian tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik, yakni orang yang mempunyai kewenangan tidak efektif," kata Trubus.
Ia mencontohkan di Kementerian Dalam Negeri yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Namun, kata dia, untuk kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) yang tidak bersentuhan langsung pada pelayanan publik, pemangkasan eselon bisa dilakukan.
"Secara rasional dan komprehensif hal itu dimungkinkan," kata dia.
Ia meminta wacana pemangkasan sebagian eselon III dan IV dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Hal itu akan menghindari gejolak atau persoalan baru dari kebijakan tersebut. (Iam/Mal/X-11)
