Jumat 29 November 2019, 18:38 WIB

Perpanjangan Izin FPI Harus Jadi Ruang Lakukan Pembinaan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Perpanjangan Izin FPI Harus Jadi Ruang Lakukan Pembinaan

MI/Anggoro
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Muradi

 

DOSEN Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Muradi menilai perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) merupakan ruang menata aktivitas serta anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) supaya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Hal serupa juga perlu diterapkan kepada seluruh ormas supaya keberadaannya sesuai dengan harapan dalam bernegara dan tidak segan menolak permohonan perpanjangan izin ketika abai terhadap pembinaan dan ruang diskusi dengan pemerintah.

"Kalau memenuhi semua persyaratan, pemerintah harus memperpanjang izin FPI. Namun pemerintah juga harus tegas ketika terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam aktivitas atau AD/ARTnya dengan meminta perbaikan sesuai aturan dan ketika abai maka harus tegas dengan tidak memperpanjang izinnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (29/11).

Menurut dia, perpanjangan izin merupakan ruang bagi pemerintah melakukan penataan dan pembinaan secara komprehensif bukan hanya bagi FPI namun juga seluruh ormas yang ada. Landasannya tentu UU Ormas supaya tidak ada organisasi non pemerintah ini yang bertentangan dengan ideologi, kegiatan yang menggangu keamanan atau persoalan lain yang bisa muncul kemudian.

"Walaupun izinnya ada di Kementerian Hukum dan HAM, namun Kementerian Dalam Negeri perlu memimpin pembinaan terhadap ormas ini karena memiliki tugas untuk itu dengan membuka ruang diskusi untuk menekankan kembali aturan mainnya kalau tidak begitu bisa melangkahi aturan yang berlaku dan dijadikan alat untuk menentang pemerintah," ungkapnya.

Baca juga: Soal SKT FPI, Mahfud: Tunggu Saja

Ia mengatakan pemerintah harus terbuka dan membuka diri terhap semua ormas saat pembinaan saat proses perpanjangan izin. Hal itu lewat evaluasi menyeluruh mulai AD/ART hingga aktivitas rutin ormas.

"Jadi perpanjangan izin harus digunakan pemerintah untuk pembinaan dan penataan terhadap seluruh ormas," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/ Duta

Tersangka Ajukan Protes Karena Belum Terima Hasil Gelar Perkara

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 21:10 WIB
Surat protes itu dilayangkan dengan tembusan surat ke Jaksa Agung, Irwasum, Kompolnas dan Komisi III...
MI/Duta

Kejaksaan Periksa Dubes hingga Polisi Terkait Mafia Tanah Pertamina

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 20:36 WIB
Kejati DKI Jakarta memeriksa beberapa saksi mulai dari duta besar hingga anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus mafia tanah atas...
Ist

Tangani Pembalakan Liar di Kalteng, Kombes Pol Kurniadi Raih Presisi Award

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 18:45 WIB
Kombes Pol Kurniadi dan timnya mendapatkan penghargaan tersebut karena berhasil menangani perkara pembalakan liar atau illegal logging di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya