Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengambil keputusan terkait rencana mengusung putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di pemilihan wali kota (pilwalkot) Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, pengurus PKS di Solo belum mengirimkan nama cawalkot yang ingin diusung.
"Sampai hari ini, dari Solo belum ada laporan apa-apa kepada DPP (dewan pimpinan pusat PKS)," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Sohibul mengatakan PKS membebaskan pengurus di daerah menentukan calon kepala daerah yang bakal diusung. Ia menyebut DPP PKS menjamin kemerdekaan pengurus daerah menentukan arah koalisi di Pilkada 2020.
"Silakan, mau berkoalisi dengam partai apa pun, mau menokohkan siapa pun, sesuai dengan suasana batin di sana," ungkapnya.
Baca juga: KPU Keukeh Larang Eks Napi
Menurut Sohibul, pengurus di daerah diwajibkan mengirim dua nama kandidat yang bakal diusung di Pilkada. Setelahnya, DPP yang akan memutuskan nama calon yang diusulkan.
Sohibul pun masih enggan berandai-andai PKS bakal mengusung Gibran di Pilwalkot Solo.
"Kita tunggu saja. Politik tidak boleh berandai-andai," ucap Sohibul.
Gibran Rakabuming Raka berniat maju sebagai calon wali kota Solo untuk Pemilu Serentak 2020. Niat itu disampaikan saat bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Oktober lalu.
"Saya sampaikan keadaan Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju," kata Gibran usai menemui Megawati.
Gibran mengaku sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) lewat DPC PDI Perjuangan Solo.
Putra sulung Jokowi itu merasa wajib maju sebagai calon wali kota melalui partai berlambang banteng itu. (OL-2)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved