Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo bakal mengakomodasi Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang dalam pemerintahan. Kedua partai tersebut merupakan partai koalisi pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Namun, sampai saat ini, kedua partai itu belum mendapat jatah di dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Pramomo, Jokowi tentu memikirkan semua partai yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu. Apalagi, Jokowi juga sempat berujar jika susunan kabinet diprioritaskan kepada pihak-pihak yang telah berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres kemarin.
"Tentunya presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau (termasuk Hanura dan PBB). Nah mengenai tempat dan sebagainya, presiden yang akan memutuskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).
Baca juga: Wapres Minta Pemprov Jalankan Program Prioritas Pemerintah Pusat
Dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung sepuluh partai, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, serta PBB.
Sejak pengangkatan menteri, wakil menteri, hingga staf khusus, Jokowi sudah mengakomodasi seluruh parpol pendukung, kecuali Hanura dan PBB.
Pramono menjelaskan, terkait hal itu memang ada aturan main yang ditetapkan Jokowi kepada partai pendukung. Kendati demikian, Pramono enggan menjelaskan aturan main dalam pembagian kursi partai pendukung.
"Tentunya kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDI dapat enam, kenapa Golkar dapat tiga dan seterusnya, ada hitungannya," ujarnya.
Pramono juga belum mau bicara banyak saat dikonfirmasi apakah Hanura dan PBB akan mendapat jatah wakil menteri. Pasalnya, Jokowi sebelumnya sempat mengaku akan menambah posisi wakil menteri lagi.
"Itu kewenangan presiden," ujar Pramono singkat. (OL-2)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved