Senin 25 November 2019, 20:58 WIB

KPU: Pilkada Langsung Dekatkan Pemilih Pada Pemimpinnya

KPU: Pilkada Langsung Dekatkan Pemilih Pada Pemimpinnya

Dok. Bawaslu
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik

 

KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi sarana mendekatkan masyarakat sebagai pemilih dengan pemimpinnya.

"Kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya," kata Evi di Jakarta, Senin.

Masyarakat bisa mengenal maupun berinteraksi secara langsung dengan calon kepala daerah, bahkan terbuka lebar untuk membuat kontrak politik agar ketika terpilih nantinya benar-benar bisa memimpin sesuai harapan.

Oleh sebab Pilkada langsung jadi media penjalin kedekatan masyarakat dengan pemimpin, maka Evi berharap agar sistem pemilihan kepala daerah secara langsung masih tetap dipertahankan pada setiap penyelenggaraan pemilu.

"Tapi KPU sifatnya adalah pelaksana undang-undang, sepanjang undang-undang masih mengatur secara langsung ya kita akan tentu akan mempersiapkannya," ujar Evi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Pilkada langsung berbiaya mahal bukan sebuah alasan untuk mengganti sistem menjadi tak langsung.

"Pilkada langsung itu malah murah, apalagi ada batasan dalam Peraturan KPU soal biaya yang boleh dikeluarkan oleh calon kepala daerah, malah yang membuat biaya mahal itu adalah mahar politik," kata dia.

Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tidak langsung menurut dia merupakan suatu bentuk kemunduran dalam berdemokrasi.(OL-4)

Baca Juga

AFP

Lagi, Isu Kelompok Taliban dan Radikal Serang KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Januari 2021, 11:30 WIB
Isu taliban dan radikal yang kembali marak di media sosial, dinilai penyidik senior KPK Novel Baswedan digunakan oleh mereka yang ada...
MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya