KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Sjamsul Nursalim

KOMISI Pemberantasan Korupsi melayangkan surat kepada Interpol untuk pencarian dua tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, permintaan untuk menemukan dan menahan Sjamsul dan Itjih telah dikirimkan melalui National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

"Surat tersebut menguraikan perkara yang diduga dilakukan tersangka SJN (Sjamsul) dan ITN (Itjih) serta permohonan bantuan pencarian dengan permintaan apabila tersangka ditemukan agar dilakukan penangkapan dan menghubungi KPK," kata Febri di Jakarta, Kamis (21/11).

KPK sebelumnya juga telah mengirimkan surat pada Kapolri terkait daftat pencarian orang (DPO) dua tersangka tersebut. Komisi menduga pasangan suami istri itu kini menetap di Singapura. Bantuan Polri dan NCB Interpol dibutuhkan untuk penanganan kasus agar dapat berjalan maksimal.

"Langkah berikutnya, sesuai dengan respons dari pihak NCB Interpol Indonesia, maka akan mengagendakan pertemuan koordinasi dengan KPK. Jika dibutuhkan, kami siap sekaligus dilakukan gelar perkara," imbuh Febri.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Setelah penetapan tersangka, KPK memanggil keduanya sebanyak dua kali untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni dan Juli lalu. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan.

Surat panggilan telah dikirimkan ke lima alamat tersangka yakni di Indonesia dan Singapura. KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura dan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

Pasangan suami istri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK menduga Sjamsul kongkalikong dengan mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam skandal tersebut. Kerugian keuangan negara akibat kasus itu ditaksir mencapai Rp4,58 triliun.

Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus yang sama, terkait dengan putusan lepas dengan terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung tim jaksa KPK sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan pengajuan upaya Peninjauan Kembali (PK).

"Pada prinsipnya, KPK terus berupaya mengembalikan kerugian negara Rp4,58 triliun akibat kasus tersebut. Jumlah ini sangat besar nilainya jika nanti dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan atau pelayanan publik lainnya," pungkasnya. (OL-8)