Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Ahli Kominfo Hendri Subaktio mengingatkan jika hoaks tidak ditangkal dari sekarang, dampaknya akan terasa pada Pilpres 2024.
"Kalau di 2024 Pilpres masih kaya 2019, hoaks makin banyak. Mereka simpatisan yang belum selesai. Mengerikan jika berkolaborasi dengan politik praktis dan menggunakan kelompok itu (buzzer) jadi politik identitas itu semakin komplek. Terlebih teknologi menjadikan kita konten produser," kata Hendri di kawasan Pramuka, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
Hoaks, jelasnya, dianggap sudah menjadi bagian dari politik yang dapat mendongkrak elektabilitas atau mengalahkan rival.
"Hoaks ini sudah menjadi bagian jalur politik, politik ekonomi. Mereka dibayar menyebarkan hoaks, dengan menggunakan buzzer. Tapi hasil penelitian, buzzer itu politik dan massa melawan pemerintah. Kalau dari penelitian Oxford itu pemerintah gak ada saya lihat punya buzzer," ujar Hendri.
Penyebar hoaks saat ini diindikasikan berasal dari kelompok yang memang pada dasarnya membenci pemerintah maupun secara personal Presiden Joko Widodo.
"Mereka masih ingin ganggu pemerintahan. Mungkin memang musuh dari negara, transnasional yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah Jokowi. Dan orang yang terlanjur benci dengan Jokowi. Mereka benci pemimpinnya sudah bersatu," tandasnya.
Untuk menangkal penyebaran hoaks tersebut,jelasnya, diperlukan hal sederhana yaitu kemawasa menanggapi berita, terutama dari berasal dari sosial media yang rentan validasinya.
"Fenomena ini jadi serius, sosial media itu sudah dilihat sebagai perang. Jika anda ingin menang kompetisi manapun maka pahami sosial media," tururnya. (OL-8)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved