Mendagri Minta Dibuatkan Ranking Kabupaten/Kota Sehat

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar tidak hanya ada penghargaan bagi kabupaten/kota yang sehat saja tetapi harus dibuatkan ranking atau peringkat bagi kabupaten/kota mulai dari yang sehat hingga tidak sehat. Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sanksi sosial.

"Kalau dibuat ranking, kota dibuat sendiri, kabupaten dibuat sendiri indeksnya, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial. Masyarakat akan menilai wah di bawah kepemimpinan bupati/wali kota ini ternyata kota kita yang paling enggak sehat, nanti sanksinya di sana," terang Tito usai acara pemberian penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/11).

Untuk mewujudkan kabupaten/kota yang sehat, menurut Tito, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk berimprovisasi dalam membuat sistem di kotanya menjadi bersih dan sehat. Selain itu, lanjutnya, juga dibutuhkan kemauan dari kepala daerah itu sendiri untuk membangun kabupaten/kota yang sehat dan bersih.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Sesuai Jadwal

"Saya berharap semua kepala daerah ini memiliki kemampuan, berimprovisasi dalam aspek preventif, kemudian dalam aspek kuratif menyediakan fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga. Juga, memiliki kemauan yang keras, saya yakin pimpinan yang begini akan dicintai oleh rakyatnya," katanya.

Sumber daya manusia, kata Tito, tidak hanya ditentukan dari pendidikan, tetapi juga kesehatan.

Jika bangsa Indonesia sehat, kata dia, biaya kesehatan pun otomatis akan turun. Maka itu, selain aspek kuratif yang dikedepankan, lanjutnya, juga penting untuk melakukan aspek preventif.

"Itu mengenai kesediaan lapangan olahraga, taman, kesediaan dari kebersihan kota, jangan sampai sampah berantakan di mana-mana, ruang publik terutama gedung-gedung toiletnya bersih. Itu menjadi ukuran," tandasnya. (OL-2)