Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI Keadilan Sejahtera menolak anggapan posisi oposisi makin lemah seusai peristiwa pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-8 Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, pekan lalu.
"Kalau ada anggapan bahwa PKS melunak karena adanya pertemuan Presiden PKS dengan Pak Surya Paloh dan Presiden Jokowi, itu anggapan yang salah, karena justru kami ingin menegaskan bahwa berada di luar pemerintah sebagai oposisi bukan berarti kami meninggalkan warisan berdemokrasi bangsa ini yang menekankan pentingnya membangun semangat kebangsaan antarsemua elemen, walau berada di posisi berbeda," terang juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari di Jakarta, Minggu (17/11).
Baca juga: PKS Siap Jadi Oposisi meski Ditinggal Gerindra
Menurutnya, PKS akan tetap berpegang pada sikap politik sebagai oposisi. Sikap itu juga dikukuhkan dalam Rakornas PKS 2019.
"Yang jelas PKS sudah menegaskan bahwa kami berada di luar pemerintahan. Salah satu hasil rekomendasi Rakornas PKS 2019 juga menyampaikan hal tersebut," tambahnya.
PKS berkomitmen untuk berjuang di luar pemerintahan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
"Sikap politik ini dilandasi pemikiran bahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar dengan memperkuat fungsi check and balance, serta menjadi penyambung suara aspirasi rakyat Indonesia," tegasnya.
PKS juga bertekad akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui Fraksi PKS di DPR RI. PKS juga akan selalu membangun komunikasi dengan fraksi partai politik lain di DPR RI, baik yang berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang mengawasi jalannya pemerintahan juga terus dibangun.
"Sehingga dalam berbagai kesempatan, ketika ada kebijakan yang kami nilai kurang berpihak kepada masyarakat, maka kami akan kritisi dan awasi bersama-sama dengan yang lain," terusnya.
Hal dikatakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan PKS akan tetap kritis dan konstruktif dalam posisinya sebagai oposisi.
"Tetap kritis dan konstruktif," terang Mardani. (Zuq/A-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved