Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan Sejahtera menolak anggapan posisi oposisi makin lemah seusai peristiwa pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-8 Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, pekan lalu.
"Kalau ada anggapan bahwa PKS melunak karena adanya pertemuan Presiden PKS dengan Pak Surya Paloh dan Presiden Jokowi, itu anggapan yang salah, karena justru kami ingin menegaskan bahwa berada di luar pemerintah sebagai oposisi bukan berarti kami meninggalkan warisan berdemokrasi bangsa ini yang menekankan pentingnya membangun semangat kebangsaan antarsemua elemen, walau berada di posisi berbeda," terang juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari di Jakarta, Minggu (17/11).
Baca juga: PKS Siap Jadi Oposisi meski Ditinggal Gerindra
Menurutnya, PKS akan tetap berpegang pada sikap politik sebagai oposisi. Sikap itu juga dikukuhkan dalam Rakornas PKS 2019.
"Yang jelas PKS sudah menegaskan bahwa kami berada di luar pemerintahan. Salah satu hasil rekomendasi Rakornas PKS 2019 juga menyampaikan hal tersebut," tambahnya.
PKS berkomitmen untuk berjuang di luar pemerintahan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
"Sikap politik ini dilandasi pemikiran bahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar dengan memperkuat fungsi check and balance, serta menjadi penyambung suara aspirasi rakyat Indonesia," tegasnya.
PKS juga bertekad akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui Fraksi PKS di DPR RI. PKS juga akan selalu membangun komunikasi dengan fraksi partai politik lain di DPR RI, baik yang berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang mengawasi jalannya pemerintahan juga terus dibangun.
"Sehingga dalam berbagai kesempatan, ketika ada kebijakan yang kami nilai kurang berpihak kepada masyarakat, maka kami akan kritisi dan awasi bersama-sama dengan yang lain," terusnya.
Hal dikatakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan PKS akan tetap kritis dan konstruktif dalam posisinya sebagai oposisi.
"Tetap kritis dan konstruktif," terang Mardani. (Zuq/A-3)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved