Tujuh Pejabat BUMN Diberhentikan

SEBANYAK 143 badan usaha milik negara (BUMN) dengan total aset Rp8.000 triliun membutuhkan sosok direksi yang mampu membuat geb­rakan untuk bersaing di kancah global.

Sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo ketika ­memperkenalkan 12 wakil menteri di tangga Istana Merdeka pada 25 Oktober lalu. Ketika itu, kepada Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirjoatmodjo, Jokowi menugasi mereka meningkatkan valuasi aset BUMN yang superjumbo itu dan menjaga pengelolaan 143 perusahaan pelat merah tersebut.
“Cari mitra bagus sehingga BUMN menjadi korporasi yang bagus di (kancah) global,” kata Presiden (Media Indonesia, 26/10).

Untuk memenuhi standar direksi BUMN yang mumpuni, penentuan figur puncak di korporasi milik negara itu dilakukan Tim Penilai ­Akhir (TPA) yang langsung dipimpin Presiden. Sebagaimana penegasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa kewenangan untuk menentukan pejabat di BUMN ada di tangan Presiden Joko Widodo.

“Rapat TPA terakhir yang baru membahas pemberhentian tujuh pejabat di BUMN. Yang di TPA itu tentang pemberhentian tujuh pejabat BUMN, tetapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses,” ujar Wapres Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa kementerian akan ­mengevaluasi kinerja lima BUMN besar dalam dua pekan ke depan. Selain itu, kementerian akan menggelar rapat umum pemegang saham untuk ­kelima perusahaan tersebut di awal Desember.

“Sampai akhir tahun kami kejar lima BUMN, yaitu Mandiri, BTN, Inalum, PLN, dan Pertamina. Kini, Menteri BUMN sedang menyiapkan proses evaluasi jajaran direksi dan komisaris kelima BUMN. Dievaluasi, kalau kinerja bagus, lanjut dong. Kalau kurang, apa boleh buat. Atau misalnya pelayanan publiknya nggak baik, ya diganti,” ujar Arya di kompleks Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Kualitas

Dalam penilaian Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas ­Indonesia, Toto Pranoto, ­perombakan direksi BUMN sangat tepat untuk memacu kinerja. Pasalnya, mayoritas BUMN kita memiliki kinerja buruk akibat lemahnya kapasitas dan kualitas jajaran direksi.

“Beberapa kasus menunjukkan perubahan manajemen mampu meningkatkan kinerja. Misalnya, Jonan (Ignasius Jonan) masuk saat PT KAI merugi di 2009. Dengan transformasi radikal yang dijalankannya, KAI berubah total. KAI kini termasuk BUMN yang mencatat kinerja bagus,” ungkap Toto.

Menurut Toto, dari 140 lebih BUMN, belum semua berkembang menjadi perusahaan kuat di kancah nasional. “Masalahnya kualitas SDM yang tidak baik, termasuk di level direksi. Direksi BUMN itu harus punya visi kepemimpinan kuat dan paham lingkungan bisnis, industrinya, dan punya integritas kuat. Lingkungan BUMN sangat kompleks sehingga integritas bisa menjadi benteng yang efektif.”

Berdasarkan laporan per Mei 2019, total aset 143 BUMN mencapai lebih dari Rp8.000 triliun hingga ­akhir tahun lalu. Capaian itu tumbuh 11% jika dibandingkan dengan aset BUMN di 2017 yang sebesar Rp7.210 triliun.

Selain aset, seluruh BUMN mencatat pendapatan konsolidasi Rp2.000 triliun dengan laba bersih Rp200 triliun lebih. Kontribusi BUMN terhadap APBN 2018 pun meningkat menjadi Rp420 triliun dari sebelumnya Rp354 triliun. (Van/Cah/Mal/Pra/Mir/Ant/X-3)