Cegah Radikalisme lewat Pendidikan

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa salah satu pemicu maraknya aksi radikal ialah munculnya perasaan terzalimi dari para pelakunya. Kalla mengatakan semua aksi radikalisme tidak serta-merta terjadi.

"Radikalisme yang bermula dari kezaliman bisa terlihat pada berbagai kelompok, seperti Al-Qaeda dan ISIS yang banyak terlibat aksi kekerasan dan penyerangan di berbagai tempat," kata JK di Dies Natalis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, kemarin.

Menurut Kalla, maraknya radikalisme bisa jadi bahan introspeksi diri bagi semua pihak sebab dikhawatirkan ada kezaliman yang berujung kemarahan para pelaku aksi radikal. "Karena radikalisme timbul dari situ. Maka kita introspeksi ke dalam. Di lain pihak, kita juga menutupi, jangan sampai timbul radikalisme, kezaliman yang lebih besar," lanjutnya.

Kalla menilai pencegahan radikalisme bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan, dengan menanamkan ajaran agama yang jauh dari perilaku ekstrem. "Perguruan tinggi atau universitas mengajarkan pentingnya Islam yang moderat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian terorisme yang di Kantor Polrestabes Medan. Surya meminta semua pihak waspada karena ancaman tindakan radikalisme bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

"Mudah-mudahan dengan membangun kesadaran kesiapan kita bergandengan tangan merupakan hal penting yang dibutuhkan kita sekarang ini," ungkapnya.

Menurut Surya, hanya radikalisme yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Tak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan radikalisme.

"Kita mau bilang pelaku biadab atau apa pun mereka tidak akan peduli. Maka, tidak ada jalan lain selain kita meningkatkan kewaspadaan masyarakat," ungkapnya.

MI/PIUS ERLANGGA

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh.

Surya tidak sepakat apabila upaya deradikalisasi hanya dibebankan kepada negara. Menurutnya, diperlukan upaya dan tindakan dari partisipasi publik dalam melawan paham-paham radikal.

"Aparat keamanan, jelas dia yang merupakan paling kompeten, tapi semangat partisipasi publik tidak kalah pentingnya," paparnya.

Tangkal radikalisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja meluncurkan laman www.aduanasn.id yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan bila ditemukan aparatur sipil negara (ASN) melakukan pelanggaran berupa radikalisme negatif, seperti intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. "Dalam kaitan dengan launching portal aduan ASN, Kementerian Kominfo berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur, yang menyediakan sarananya," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate.

Dikatakanya, dalam melakukan pengaduan nantinya masyarakat harus melampirkan bukti-bukti fakta, data yang real, semisal mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan untuk ditindaklanjuti. (Uta/Rif/P-4)