Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PARTAI NasDem mengharapkan Presiden Jokowi bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke 8 NasDem pada 11 November. Tidak hanya itu, NasDem juga meminta Presiden ke 7 itu berkenan memberikan arahan dan masukan.
"Acara puncak nanti presiden dan wakil presiden juga para menteri, rekan parpol termasuk dari negera sahabat yang jalin hubungan kerja dengan partai Nasdem kami undang pada puncak HUT ke 8 NasDem yakni 11 November," .jelas Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate di sela Kongres II dan HUT ke 8 Partai NasDem, di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut dia, NasDem mengundang dan mengharapkan Presiden Jokowi hadir pada puncak perayaan HUT ke 8. Pada kesempatan itu juga NasDem mengundang Wakil Presiden Maruf Amin berikut petinggi partai politik dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya.
"Itu akan dilakukan pada Senin tanggal 11 November. Saat itu kami tentu sangat berharap bapak Presiden punya waktu dan hadir bersama keluarga besar partai NasDem dan memberikan kata sambutan arah politik dan lainnya," ujarnya.
Menurut dia, acara HUT juga bersamaan dengan pelaksanaan Kongres II NasDem. Hal itu dilakukan termasuk di awal periode kabinet Indonesia Maju dalam rangka menegaskan sikap NasDem untuk pembangunan lima tahun ke depan.
"Itu semuanya saya perlu sampaikan kongres ini strategis bagi NasDem karena dilakukan di awal masa pemerintan kabinet Indonesia maju. Kami tentu sebagai anggota koalisi akan siapkan betul-betul," pungkasnya. (OL-4)
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved