Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengungkapkan desa yang disebut fiktif bisa saja desa yang penduduknya hilang karena beberapa hal.
Secara administratif, sebuah desa harus memiliki jumlah penduduk sesuai ketentuan.
Mungkin, desa yang disebut fiktif itu, lanjut dia, sebelumnya memang memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun karena terjadi bencana, angka penduduk menjadi menurun drastis.
"Seperti setelah terjadi bencana di Palu dan beberapa daerah lain, kan ada desa yang menjadi tidak berpenghuni. Jadi, perlu dilihat dulu," ujar Anwar kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).
Ia juga mengatakan, pada tahun lalu, memang ada beberapa desa yang tidak mengambil jatah dana desa karena tidak memenuhi persyaratan.
Baca juga : Ada Desa Fiktif, Kemendes Sebut Dana Desa Lewati Banyak Tahapan
Dana yang tidak diambil itu pun kembali ke kas negara, tidak mengendap di kas desa.
"Itulah kenapa serapan dana desa tahun lalu tidak 100%. Serapan tahun lalu hanya 99,03%. Anggaplah 99%. Sisa 1% tidak tersalur. Itu banyak loh, 1% dari Rp60 triliun itu Rp600 miliar," jelasnya.
Pemerintah mencatat saat ini terdapat 74.954 desa di Indonsia. Tiap-tiap desa mendapat dana yang berbeda-beda dari pemerintah pusat setiap tahun.
"Pemberian dana itu dilihat dari kondisi desa. Semakin miskin, semakin besar. Minimal itu satu desa dapat Rp800 juta. Kalau yang sangat miskin bisa Rp2 miliar," tandasnya. (OL-7)
Pendataan SDGs Desa yg dilakukan sejak awal 2021, telah memasuki tahap pengukuran implementasinya.
Gus Halim --sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-- juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di desa untuk terlibat aktif dalam membangun desa.
pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa terus dilakukan salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail.
Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, NTT.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Gerakan Bangga Rupiah harus terus digaungkan di daerah-daerah perbatasan.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, hasil dari pemutakhiran data desa dapat digunakan sebagai basis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved