KPK Minta Data Warga Miskin Diperbaiki

KOMISI Pemberantasan Korupsi meminta Kementerian Sosial untuk terus memperbaiki data terkait dengan warga miskin. Perbaikan data diperlukan agar bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif. Selain itu, keakuratan data juga diperlukan untuk meminimalisasi potensi penyimpangan.

"Bantuan sosial kalau datanya lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang betul-betul membutuhkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai menerima Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11).

Jajaran KPK menerima rombongan Mensos Juliari yang berkonsultasi mengenai pengawasan program-program di kementerian. Dalam pertemuan yang tertutup untuk awak media itu, dia mengatakan Kemensos ingin menguatkan komitmen bersinergi dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan kementerian.

Menurut Agus, kedua pihak sepaham agar pemerintah bisa segera meningkatkan akurasi data warga miskin. Agus mengatakan ketidakakuratan data menyebabkan bantuan dan subsidi salah sasaran dan tidak diterima warga miskin yang berhak menerima. Ia mencontohkan hal itu terjadi pada subsidi gas elpiji 3 kg.

"Contohnya gas melon untuk orang miskin yang kemudian kemana-mana (penerima subsidinya). Itu subsidinya sangat besar Rp77 triliun dan sangat tidak efisien kalau tidak tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Menteri Sosial Sambangi KPK

Agus melanjutkan, keakuratan data warga miskin menyangkut banyak program pemerintah. Antara lain subsidi iuran BPJS, bantuan pendidikan, listrik, subsidi pupuk dan lainnya. Perbaikan data bisa membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah lebih efisien. KPK meminta sinkronisasi data warga miskin dan koordinasi antarkementerian ditingkatkan.

"Kalau kita bisa mengolah data itu dengan baik, efisiensi untuk anggaran kita akan sangat besar," tuturnya.

Mensos Juliari sepakat perbaikan akurasi data warga miskin perlu dilakukan. Pasalnya, data-data yang lebih akurat akan sangat berpengaruh kepada kualitas program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Saat ini, kata Juliari, Kemensos memperbaiki pengelolaan data agar dikelola secara terpadu.

Terkait dengan perbaikan akurasi data, ia menyebut membutuhkan sinergi dengan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

"Data warga miskin yang lebih akurat akan sangat berpengaruh kepada kualitas program-program pemerintah untuk kesejahteraan sosial. Kami akan segera menindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain," jelas Juliari.(OL-5)