Pemda Wajib Membangun Stabilitas Nasional

KETUA DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menjaga stabilitas wilayah, baik stabilitas keamanan maupun stabilitas kesejahteraan masyarakat.

"Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," ujarnya dalam Dialog Selasa bertema Hubungan pembangunan nasional dan ketahanan nasional di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Dialog Selasa yang digelar dalam rangka Kongres II NasDem yang dihelat 8-11 November 2019 juga menghadirkan pengamat pertahanan dan kemananan Connie Rahakundini Bakrie.

Supiadin melihat, dalam kasus kerusuhan Ambon beberapa tahun lalu, gubernur menyatakan darurat sipil ketika pemerintah daerah tidak sanggup menangani sehingga aparat kepolisian langsung membantu.

"Namun, sekarang persoalan keamanan diserahkan langsung kepada kepolisian, sementara kepala daerah malah cuci tangan," tutur anggota DPR periode 2014-2019 yang juga purnawariwan TNI bintang dua itu.

Karena itu, mantan Asops Panglima TNI itu mengingatkan pemerintah daerah agar tetap ikut membangun dan membina ketahanan nasional di daerah. Begitu pun terkait pembahasan peraturan daerah (perda).

Ia pun mengimbau para kader NasDem yang menjadi anggota DPRD untuk mengkaji lebih dalam perihal pembahasan perda. "Setiap pembahasan perda, kader NasDem harus mengkaji lebih dalam terkait dampaknya terhadap ideologi, sosial, serta pertahanan dan keamanan," tuturnya.

Intoleransi

Connie Rahakundini Bakrie menyoroti masalah intoleransi yang masih menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional dan ketahanan nasional. Salah satu faktor menguatnya intoleransi ialah adanya pemahaman yang salah soal religiositas yang terus masuk mencampuri pemerintahan negara.

"Masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya national interest Indonesia. Yang paling mengemuka saat ini ialah pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," ujarnya.

Doktor bidang politik Universitas Indonesia itu menambahkan, konsep religiositas membawa kepentingan nasional justru kembali ke masa lalu dan bukan ke masa depan.

Salah satu cirinya ialah ada penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin nonmuslim. Diingatkan Connie, saat ini Indonesia tidak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke wilayah NKRI. Namun, perang yang akan di-hadapi ialah perang di media sosial.

"Perang kita ada di tangan kita, di media sosial. Ruang virtual internet sudah menjadi media perang. Di dunia ada 4 miliar pengguna internet. Orang dipaksa untuk berpikir, melihat, dan mendengar. Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. Kita berada di tengah situasi seperti saat ini," ungkap Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies itu.

Dia mengingatkan, sampai saat ini masih ada sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong. Kondisi itu, jika dibiarkan, berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Hoaks merajalela dengan ratusan ribu situs. Ini kondisi yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini jika dibiarkan," tandasnya. (P-3)