Senin 28 Oktober 2019, 16:12 WIB

Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara pada Kasus e-KTP

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara pada Kasus e-KTP

MI/ BARY FATHAHILAH
Terdakwa kasus dugaan korupsi E-KTP Markus Nari (kemeja putih)

 

TERDAKWA kasus suap e-KTP Markus Nari dituntut hukuman 9 tahun pidana dan denda sebesar 500 juta rupiah. Ia dianggap telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pada kasus e--KTP dengan menerima uang sejumlah 900ribu USD.

"Meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markus nari berupa pidana penjara selama 9 tahun dan denda di bank sejumlah Rp500 dengan ketentuan apabila jumlah tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan," ujar JPU KPK Andhi Kurniawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta (28/10).

Markus Nari juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar 900ribu USD selambat-selamatnya satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut adalah tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun.

Markus Narin juga dituntut pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Markus Nari dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Markus Nari juga dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi.

Markus disebut sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Oleh karenanya, Markus Nari dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberi waktu satu Minggu untuk terdakwa dan kuasa hukum menyiapkan nota pembelaan.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Pool-Hafidz Mubarak

Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:46 WIB
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa ialah tindakan tegas, tidak cukup hanya dengan...
Ilustrasi

Modus Perdagangan Orang Secara Daring, Banyak Anak-Anak tanpa Sadar Jadi Korban

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:43 WIB
Eny menegaskan, unsur sukarela tersebut membuat unsur-unsur TPPO sulit dipenuhi di pengadilan. Sebab anak-anak ini secara sukarela...
MI / ADAM DWI.

Mantan Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK Akhirnya Jadi ASN Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:36 WIB
Pengangkatan 57 mantan pegawai KPK itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya