Presiden Kita

LIMA tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berhasil dilalui dengan banyak catatan keberhasilan. Kerja keras pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program-program pembangunan sangat dirasakan.

Hingga pada suksesi pemerintahan melalui Pemilu pada 17 April 2019, rakyat masih menghendaki Jokowi yang kini berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin melanjutkan kepemimpinan nasional.

Hari ini, 20 Oktober 2019, Jokowi-Amin dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Agenda pembangunan strategis mulai hari ini menjadi prioritas Jokowi-Amin, setelah di era 5 tahun sebelumnya (Jokowi-JK) berhasil mencatatkan keberhasilan pembangunan di bidang infrastruktur, sosial-ekonomi, politik dan hukum, pertahanan, serta hubungan internasional. Tentu wajar jika ada catatan kekurangannya.

Sesuai tuntutan zaman, bangsa Indonesia yang hidup di lingkungan global penuh kompetisi di segala bidang ini juga harus bisa memainkan peran penting baik nasional maupun internasional.

"Sudah saatnya kita menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, memiliki birokrasi yang melayani, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif," kata Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan.

Untuk itu, pemerintah yang baru ini juga tengah memastikan bahwa misi-misi di luar negeri selain mengemban misi politik kini diperluas menjalankan misi bisnis dan menarik investor, untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional yang butuh investasi besar.

Sudah tepat jika Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan akan lebih dipercepat dengan mengadakan lompatan-lompatan strategis.
Tentu ini disadari tidaklah mudah. Di tengah gejolak politik internasional dan lesunya pasar global, pemerintahan Jokowi-Amin dipredikasi menghadapi tantangan berat.

Yose Rizal Damuri Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai tantangan ekonomi lima tahun ke depan masih serupa dengan yang saat ini dihadapi.

"Pemerintahan Jokowi-Amin harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi dampak lebih buruk dari resesi ekonomi dan perang dagang yang belum tahu sampai kapan," katanya.

Strategi jangka menengah, imbuh dia, pemerintah harus memastikan aliran dana asing untuk kegiatan investasi lebih lancar. Untuk itu, Jokowi-Amin perlu menyelesaikan hambatan yang kerap datang dari perizinan.

Berikutnya, peningkatan daya saing menjadi penting untuk mendorong ekspor dan menarik investor asing. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani, daya saing ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negaranegara tetangga.

"Saya setuju saat ini pemerintahan Jokowi sedang fokus membenahi iklim investasi. Mulai dari deregulasi perizinan hingga meningkatkan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Direktur Riset dari Center for Reform on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam juga menilai pemerintahan Jokowi-Amin tengah menghadapi tantangan berat yakni memacu pertumbuhan ekonomi di tengah kelesuan pasar global.

Belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi selama ini disebabkan banyak faktor. Utamanya disebabkan faktor eksternal, penurunan harga komoditas, serta ketiadaan kebijakan terobosan yang dapat mengurangi dampak turunnya harga komoditas.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global saat ini, ia menyarankan pemerintah harus fokus meningkatkan permintaan domestik.

"Kita punya pasar domestik yang besar. Di sisi lain ekonomi kita lebih banyak di-support oleh konsumsi dan investasi di mana kontribusi keduanya terhadap pertumbuhan lebih dari 80%," terangnya.

Caranya, melalui sinergi kebijakan moneter, fi skal, dan sektor riil. Pelonggaran moneter harus diimbangi dengan pelonggaran fiskal, pemberian insentif pajak, dan peningkatan belanja pemerintah.

Tantangan lain yang tidak kalah penting ialah pengembangan dan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan peningkatan mutu SDM di segala bidang. Pasalnya, di era industri 4.0 ini untuk ikut berkompetisi secara global, pemerintah perlu fokus pada aspek-aspek tersebut.

Menurutnya kalau hal itu tidak dibereskan akan menjadi momok buat indonesia dan ia berharap di periode ke II dapat direalisasikan. (Cah/Van/H-1)