Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI NasDem, dalam waktu dekat, akan menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Langkah tersebut sebagai apresiasi sikap PKS menjadi oposisi pemerintah.
Anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suprawoto menyatakan Partai NasDem respek terhadap sikap poltik yang tetap berada di luar pemerintah, di tengah parpol opsisi yang tengah melakukan manuver menjadi koalisi.
PKS dinilai tetap berpegang teguh bahwa siapa yang menang akan menjalankan kekuasaan.
"Pak Surya, kami (Partai) NasDem akan berkunjung ke PKS, setelah Pak Joko Widodo dilantik. PKS kelaminnya jelas," ujar Sugeng dalam diskusi Prespektif Indonesia, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Sugeng menyebut rencana pertemuan tersebut dinisiasi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang akan melakukan safari ke beberapa partai politik, di antaranya PKS.
Baca juga: Tidak Ada Istilah Obesitas dalam Membangun Bangsa
Kedua partai akan bertemu di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
"Inilah fungsi elite politik, harus menunjukan kebijakan, harus bersifat rasional. Sehingga kita salaing menghormati, saling mengapresiasi satu sama lain," tuturnya.
Ia menambahkan, rencana pertemuan juga sempat dibahas kedua belah pihak partai di gedung parlemen.
"Dua hari lalu, Fraksi PKS ke Fraksi NasDem, mengemukakan saling mengapresiasi, ke depan saling berkomunikasi di parlemen bagaimana menjadi DPR menjadi wakil rakyat," tuturnya.
Namun, Sugeng belum dapat memberbekan secara pasti kapan pertemuan akan digelar. Yang pasti, pertemuan digelar setelah Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet, agar tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat. (OL-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved