Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyerukan terciptanya situasi kondusif jelang pelantikan presiden.
Unjuk rasa dinilai rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.
"BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," tegas Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana.
"Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusivitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin," lanjutnya berpesan.
Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaaan beleid tersebut, tetapi ada poin-poin yang harus diperbaiki.
BEM Nusantara akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
"Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislatif review, kami ingin berdialog dengan ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui judicial review di MK," paparnya.
Di sisi lain, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Zico LDS mengatakan perjuangan mahasiswa untuk mengkritisi pemerintah tidak hanya melalui gerakan parlemen jalanan (aksi unjuk rasa), tetapi juga bisa menempuh jalur yang konstitusional (judicial review), termasuk menyikapi soal pro-kontra UU KPK.
"Saya mendukung judicial review. Sayakecewa dengan para ketua BEM UI, BEM UGM, dan BEM ITB karena mereka sesungguhnya mempunyai waktu untuk mendalami tema dengan riset dan kajian yang baik, tapi saya menyayangkan dengan kualitas gerakan mereka yang lebih memilih untuk sekadar turun ke jalan," ungkapZiko seusai mengikuti Deklarasi Harmonis di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
Praktisi Hukum Muhammad Saleh menambahkan, soal UU KPK masih ada ruang tertutup sehingga informasi detail tidak sampai kepada masyarakat. (Zuq/Ant/ P-1)
Sahrin mengatakan sejauh ini Anies belum menerima undangan pelantikan Prabowo-Gibran tersebut. Namun, ia memastikan Anies akan menghadiri pelantikan tersebut jika diundang oleh MPR.
Narendra Modi telah dilantik sebagai perdana menteri India untuk masa jabatan ketiga dalam sebuah upacara megah di istana kepresidenan di Delhi.
William Lai Ching-te resmi dilantik sebagai presiden Taiwan dalam sebuah upacara yang termasuk tembakan salvo 21 meriam.
Upacara pelantikan presiden terpilih Guatemala, Bernardo Arevalo, mengalami penundaan karena Kongres yang dikuasai lawannya terlibat dalam perdebatan.
JOSE Ramos Horta resmi dilantik sebagai presiden ke-5 Timor Leste periode 2022-2027.
Pelantikan digelar di Tasi Tolu dihadiri puluhan undangan dari negara sahabat termasuk Indonesia. Dari Indonesia, hadir Menkopolhukam Mahfud MD dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved