KPK Korek Lagi Kasus Lapas Sukamiskin

KOMISI Pemberantasan Korupsi membuka penyidikan baru kasus pemberian fasilitas atau perizinan keluar di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. KPK menetapkan lima tersangka dalam penyidikan baru dan mulai memeriksa sejumlah saksi untuk menelisik suap pemberian izin keluar Lapas.

Sejumlah saksi yang dipanggil yakni dokter RS Rosela Karawang Fuisal Muliono dan Kepala Bagian Keuangan RS Rosela Karawang Ariwibowo. Komisi antirasuah juga memanggil seorang sales penjualan kendaraan bernama Tia Puspita Sari.

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka WH (mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati, Kamis (17/10).

Dalam pengembangan kasus itu, KPK menetapkan lima tersangka. Kelimanya ialah Kepala Lapas Wahid Husein (menjabat Maret 2018), Kepala Lapas Deddy Handoko (menjabat 2016-2018), Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, naapidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan narapidana Fuad Amin.

Baca juga: ICW: Ada Persoalan Serius dalam Pengelolaan dan Pengawasan Lapas

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada Juli 2018 terkait jual beli izin keluar Lapas. Saat itu, tim KPK mengamankan enam orang dan menyita satu unit mobil Mitsubishi Trion Exceed hitam, satu unit mobil Mitsubihi Pajero Sport Dakkar hitam, dan duit sebesar Rp280 juta dan US$1.410.

Setelah kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan empat tersangka, dar unsur Kepala Lapas, staf Lapas dan dua narapidana kasus korupsi dan pidana umum. Empat orang tersangka tersebut, termasuk Wahid Husein, telah dinyatakan bersalah dan dipidana di Pengadilan Negeri Tipikor Jawa Barat.

"Setelah munculnya sejumlah fakta baru dugaan keterlibatan pihak lain, KPK membuka penyelidikan baru hingga ditemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10) tengah malam.

Wawan yang dibui di Lapas Sukamiskin dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun penjara terkait perkara suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak 2013. Di Lapas Sukamiskin, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu diduga mengatur keperluan izin ke luar lapas dengan memberikan suap.

KPK menduga Wawan memberi Mobil Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dengan nomor polisi D101CAT kepada Kepala Lapas Deddy pada 2018. Selain itu, Wawan juga diduga telah memberikan uang senilai Rp75 juta kepada Wahid Husein kurun waktu Maret-Juli 2018.

"Pemberian-pemberian tersebut diduga memiliki maksud untuk mendapatkan kemudahan izin keluar Lapas dari DHA (Deddy) dan WH (Wahid) saat menjadi Kepala Lapas Sukamiskin. Izin yang didapatkan ialah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa," ucap Basaria.

Adapun Wahid Husein juga diduga meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam senilai Rp500 juta dari Rahadian Azhar. Rahadian merupakan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi yang bermitra dengan Lapas Sukamiskin.

Sementara itu terkait dengan tersangka Fuad Amin, KPK tidak melanjutkan proses hukum karena yang bersangkutan meninggal dunia pada September lalu saat penyidikan sedang berjalan. Penghentian proses itu mengacu kepada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.

Atas perbuatannya, Wahid dan Deddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk tersangka Wawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Rahadian Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(OL-4)