Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

NasDem Ingatkan Keseimbangan Politik

Putra Ananda
11/10/2019 16:05
NasDem Ingatkan Keseimbangan Politik
Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali(MI/M TAUFAN SP BUSTAN)

PARTAI NasDem mengingatkan tentang keseimbangan kekuatan politik antara parpol koalisi dan non koalisi. Hal tersebut terkait dengan fungsi kontrol dari oposisi yang tetap harus terjaga untuk mengawasi jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

"Harus dipikirkan juga keseimbangannya. Keseimbangan antara parpol di dalam dan juga di luar. Karena kan kekuasaan yang cenderung kuat mesti ada yang mengontrol," tutur Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/10).

Menurut Ali perlu ada keseimbangan dalam kabinet. Jika semua parpol bergabung ke dalam pemerintahan NasDem khawatir fungsi kontrol terhadap pemerintah akan hilang. Kehadiran oposisi tetap diharapkan untuk mengontrol parpol yang sudah lebih dulu bergabung ke dalam pemerintahan.

"Bisa jadi pemerintah nanti khilaf tidak ada yang mengontrolnya. Cenderung yang mengontrol itu kan orang yang di luar," ujarnya.

Baca juga: Usai Bertemu SBY, Jokowi Beri Sinyal Ubah Susunan Kabinet

Namun kendati demikian dikatakan oleh Ali, NasDem tidak berada dalam posisi untuk menjustifikasi pantas atau tidaknya Gerindra bergabung ke dalam barisan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Ali, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh Jokowi akan mendapat dukungan dari NasDem.

"Sekali lagi kita tidak pada posisi menjustifikasi mana baik mana yang tidak baik. Yang pantas melihat itu memilih menilai ya Pak Jokowi. Apapun keputusan Pak Jokowi siapa yang bergabung di dalam pasti NasDem akan dukung," paparnya.

Menurut Ali, sosok yang paling tahu tentang kebutuhan kabinet ke depan ialah Presiden Jokowi sendiri. Dengan begitu, NasDem menyerahkan keputusan pembentukan kabinet sepenuhnya kepada Jokowi.

"Kalau saya melihat bahwa yang mengetahui portofolio siapa yang harus diajak dan lain-lain ya biarlah kita kasi kewenangan itu kepada Pak Jokowi," tuturnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya