Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK didorong untuk mengadili dua tersangka yang hingga kini masih buron yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, melalui persidangan in absentia.
"Kami meminta agar KPK menetapkan batas waktu untuk pencarian Sjamsul Nursalim. Kalau memang tidak juga berhasil ditemukan, mau tidak mau harus diajukan ke persidangan dengan peradilan in absentia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Rabu (9/10).
baca juga: Rizal Djalil Bantah Atur Proyek SPAM Kementerian PUPR
Menurutnya, kasus tersebut akan sulit naik ke persidangan jika komisi antirasywah menunggu kehadiran Sjamsul dan Itjih dalam pemeriksaan penyidikan. Kasus itu, imbuh Kurnia, perlu segera diselesaikan agar kerugian negara dapat dikembalikan. Terlebih, kasus itu akan memasuki masa kedaluwarsa pada 2022 mendatang.
"Ini menjadi pertaruhan bagi KPK agar segera memproses kasus BLBI hingga tuntas karena kerugian negara besar yakni Rp4,58 triliun. Seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan badan, tapi pemulihan kerugian keuangan negara," imbuh Kurnia.
KPK telah memasukan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KPK telah meminta bantuan Polri untuk memulangkan dua orang tersebut. Pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2019.
Setelah penetapan tersangka, KPK memanggil keduanya sebagai tersangka sebanyak dua kali untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni dan Juli lalu. Surat panggilan telah dikirimkan ke lima alamat tersangka yakni di Indonesia dan Singapura. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan. (OL-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Kasus itu menjadi bagian dari megakorupsi yang berhasil diungkap. Perkara ini masuk ke dalam daftar perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai sangat fantastis.
Indonesia memiliki sejarah kelam terkait kasus-kasus korupsi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Satgas BLBI telah menyita dan melelang barang milik Marimutu Sinivasan karena bos Texmaco itu tak kunjung membayar utang ke negara.
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
KEBERADAAN buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Marimutu Sinivasan tak diketahui usai ditangkap pihak Imigrasi Entikong, Kalimantan Barat, pada Minggu (8/9).
Penangkapan dilakukan saat Petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencegah keberangkatan pria 87 tahun itu ke Kuching, Malaysia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved