Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) enggan membicarakan jatah menteri karena hal itu menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Ya itu saya tidak bisa jawab. Wah prerogatif presiden, angel e jawabe," tegas Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa kepada wartawan, Jumat (4/10) malam.
Ia juga enggan membeberkan jawaban secara gamblang terkait calon menteri agama apakah bakal meminta presiden dari sosok tokoh PPP.
"Saya tidak dalam posisi menjawab itu," imbuhnya.
Bahkan ia tidak berusaha memberikan masukan soal format kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo periode kedua, Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Masukannya, wah saya tidak dalam posisi menjawab itu, nanti-nanti kalau itu," ujarnya dan langsung bergegas masuk ke Hotel Ijen Suites.
Suharso datang ke Kota Malang dalam rangka pembekalan, konsolidasi dan evaluasi kinerja partai. Pada kesempatan itu ia berkeinginan mengembalikan semangat agar seluruh kader PPP bisa memahami persolan dengan benar.
"Pertama, untuk mengembalikan semangat. Kedua, bagaimana memahami persoalan," ungkapnya.
Dengan mengevaluasi kinerja sekaligus memahami permasalahan secara utuh, lanjutnya, maka dengan sendirinya bisa mendapatkan solusi tepat.
Sebab tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda sehingga kedepannya diharapkan lebih mampu mengambil langkah taktis dan strategis.
"Setiap daerah yang dihadapi itu berbeda beda, ada kearifan lokal. Yang di Jatim berbeda dengan Jateng," tuturnya.
Untuk itu PPP memandang penting menggelar evaluasi termasuk membahas sistem Pemilihan Umum (Pemilu) selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sebab usai pelaksanaan Pemilu banyak kader PPP justru tidak terpilih.
baca juga: Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Anggota DPR Baru Siap Bekerja
"Kita akan mengevaluasi apakah sistem Pemilu yang kita ikuti itu tepat atau tidak, misalnya Pileg dan Pilpres menjadi satu. Apakah tepat dengan perhitungan, bila kurang tepat bagaimana kita mengatasi. Banyak kader yang bagus kenapa sampai tidak terpilih," pungkasnya.(OL-3)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved