Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
DIREKTUR Litigasi Direktorat Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah, yang mewakili pemerintah, membacakan pendapat terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Saat pembacaan, Ardiansyah mengungkapkan bahwa Pemilu serentak dapat menghemat biaya pemilu hingga Rp5-10 triliun.
Pemilu dilakukan secara serentak untuk menghemat, efisiensi, dan menekan pengeluaran negara sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
"Pengaruh positif tersebut ialah penghematan anggaran Pemilu sehingga dapat dialokasikan untuk hal lain Rp5-10 Triliun," kata Ardiansyah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Selain itu, Pasal 22 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak menyatakan pemilu dapat dilakukan secara serentak atau tidak, yang jelas pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden.
"Dengan begitu jelas bahwa dalam pasal tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka," ujar Ardiansyah.
Menurut Ardiansyah, apabila ingin dirubah menjadi pemilihan tidak serentak maka perubahan dilakukan melalui Legislatif Review bukan melalui judicial review.
"Apabila mau dirubah di masa yang akan datang dirubah melalui Legislatif Review bukan judicial review di MK," imbuhnya.
Perkara sendiri telah terintegrasi di nomor 37/PUU-XVII/2019. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.
Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat dari Pemerintah dan DPR dengan diketuai Anwar Usman. Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari senin 14 Oktober 2019 Pukul 11.00 WIB. (OL-09)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved