Kamis 03 Oktober 2019, 12:50 WIB

Pemilu Serentak Bisa Menghemat Hingga Rp10 Triliun

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Pemilu Serentak Bisa Menghemat Hingga Rp10 Triliun

Istimewa/Kemenhumham
Direktur Litigasi Direktorat Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah.

 

DIREKTUR Litigasi Direktorat Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah, yang mewakili pemerintah, membacakan pendapat terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Saat pembacaan, Ardiansyah mengungkapkan bahwa Pemilu serentak dapat menghemat biaya pemilu hingga Rp5-10 triliun.

Pemilu dilakukan secara serentak untuk menghemat, efisiensi, dan menekan pengeluaran negara sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

"Pengaruh positif tersebut ialah penghematan anggaran Pemilu sehingga dapat dialokasikan untuk hal lain Rp5-10 Triliun," kata Ardiansyah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Selain itu, Pasal 22 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak menyatakan pemilu dapat dilakukan secara serentak atau tidak, yang jelas pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden.

"Dengan begitu jelas bahwa dalam pasal tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka," ujar Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, apabila ingin dirubah menjadi pemilihan tidak serentak maka perubahan dilakukan melalui Legislatif Review bukan melalui judicial review.

"Apabila mau dirubah di masa yang akan datang dirubah melalui Legislatif Review bukan judicial review di MK," imbuhnya.

Perkara sendiri telah terintegrasi di nomor 37/PUU-XVII/2019. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat dari Pemerintah dan DPR dengan diketuai Anwar Usman. Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari senin 14 Oktober 2019 Pukul 11.00 WIB. (OL-09)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Saksi Kasus Dugaan Korupsi Benur Banyak yang Berbohong

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 06:42 WIB
Lembaga Antikorupsi itu mengingatkan ada hukuman berdasarkan aturan yang berlaku jika para saksi tidak...
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kejagung Tentukan Tersangka Asabri Pekan Depan Lewat Gelar Perkara

👤Antara 🕔Kamis 28 Januari 2021, 02:00 WIB
Sejauh ini, ada tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di...
Antara/RenoEsnir

Gebrakan Jenderal Listyo Sigit Dinanti Publik

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:46 WIB
"Jangan sekadar jargon. Jadi, jangan hanya ganti kapolri, ganti jargon, tapi tidak ada implementasi. Pak Listyo harus menbuktikannya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya