Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Abdul Malik Fadjar mengatakan pembangunan sebuah negara dimulai dari memperbaiki dan membangun SDM.
"Dimulai dari pembangunan SDM. Dalam pembangunan SDM harus berfokus pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan dan semangat ingin tahu," kata Abdul dalam diskusi di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
Dirinya juga memperhatikan bagaimana SDM menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Beberapa perubahan yang dialami saat ini, terjadinya proses globalisasi dalam segala bidang, perkembangan tuntutan HAM, loncatan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh dan rentan terhadap informasi.
"Selain itu tidak perlu untuk menghafal segala sesuatu. Agar terarah sebagai acuan dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini yang akan datang dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Abdul.
Baca juga: SDM Modalitas Penting Pembangunan Negara
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan pembangunan SDM juga diperlukan demi mewujudkan sebuah Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.
"Indonesia emas kan ketika 100 tahun atau 25 tahun lagi di 2045. Perjalanan Indonesia merdeka dengan segala dinamika mulai dari politik, sosial, budaya dan SDM," kata Sri.
Menurutnya, untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 akan ditentukan pada masa lima tahun ke depan.
"Ditengah gelombang besar perubahan digitalisasi untuk mencapai 100 tahun kemerdekaan yang menjadi penting di lima tahun ke depan," ujarnya.
"Hal itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa yang perlu dipersiapkan dengan baik sehingga mencapai cita-cita kemerdekaan," tutupnya.(OL-5)
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved