Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BADAN Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2014-2019 menutup masa baktinya. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota BKSAP yang sudah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
Menurut Dave, diplomasi parlemen telah berjalan dengan maksimal selama lima tahun terakhir.
“Kita sudah menjalani sidang-sidang, baik di pertemuan-pertemuan multilateral dan bilateral dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara sahabat. Tujuannya membuka jalan serta memperkokoh hubungan, inilah fungsinya double-track diplomacy,” ungkap Dave dalam sambutannya di ruang rapat BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Dalam acara yang dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris dan sejumlah anggota BKSAP lainnya, Dave menyebutkan, salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah ialah mengupayakan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) melalui World Parliamentary Forum On Sustainable Development Goals (WPFSD) yang diinisiasi DPR RI.
WPFSD menjadi forum pertama yang membahas agenda 2030 pada tingkat dunia dan mendapatkan apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut politikus Partai Golkar itu, peran diplomasi yang diemban BKSAP sangat penting dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Karena itu, diharapkan DPR RI dan Pemerintah dapat bersinergi dalam menjalankan fungsi diplomasi.
Melengkapi penutupan masa bakti, BKSAP me-launching kaleidoskop 'Jelajah Diplomasi Parlemen' yang berisikan kumpulan kegiatan BKSAP di berbagai forum internasional, selama periode 2014-2019.
Dave berharap, ke depannya BKSAP dapat diperkuat secara struktural, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan negara Indonesia melalui jalur parlemen.
“Kita berharap bahwa BKSAP diperkuat secara struktural. Kita harus lebih aktif mengadakan forum-forum internasional, sebab masih banyak isu-isu lain yang perlu kita tingkatkan awareness-nya baik di regional maupun internasional,” tutup Dave. (OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved