Gerakan Mahasiswa Agen Perubahan

PEMERINTAH dan DPR telah memenuhi permintaan demonstran dari kelompok masyarakat, yakni mahasiswa yang meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah, kondisi tersebut mencerminkan perjuangan aksi yang dilakukan mahasiswa sudah berhasil.

"Karena itu, ke depan sivitas akademika harus mengutamakan kajian mendalam ketimbang turun ke jalan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan, seharusnya berbagai kerusakan serta pembakaran dalam berbagai aksi tersebut tidak perlu terjadi. Karena itu, tambahnya, kalau ingin memperbaiki keadaan, para mahasiswa dan kampus di-minta mengadakan diskusi membahas materi RUU.

"Jadi, lain kali mahasiswa-mahasiswa itu jangan dikerahkan. Panggil para ahli, beri keterangan apa-apa yang di undang-undang itu keliru sehingga perlu diperbaiki, kemudian hasilnya itu dibawa ke DPR," paparnya.

Sementara itu, para tokoh lintas agama mengapresiasi gerakan mahasiswa yang memang menolak revisi sejumlah undang-undang.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, hal tersebut membuktikan bahwa gerakan mahasiswa merupakan agen perubahan.

"Kita mengapresiasi betul gerakan mahasiswa yang murni. Semuanya tentu dengan koridor etika bangsa yang selama ini kita junjung tinggi," ujarnya seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Agus meminta agar gerakan yang murni tersebut harus tetap dijaga.

"Gerakan yang murni ini harus dijaga agar jangan sampai kemudian terjadi cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang kita cintai," tukasnya.

Ketum PGI Henriette Tabita Lebang menambahkan, ke depan perlu dilakukan dialog dalam menyikapi perbedaan.

"Mencoba untuk berdialog secara kultural karena bangsa kita ini bangsa yang majemuk, tapi juga cara mengungkapkan hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa perlu mempertimbangkan faktor-faktor budaya, cara berkomunikasi yang bertanggung jawab," tuturnya.

Sebagian ditunggangi

Di lain pihak, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menilai, dalam unjuk rasa mahasiswa menolak revisi sejumlah UU, ada sebagian yang murni aksi mahasiswa, tapi juga ada sebagian yang ditunggangi kepentingan lain.

"Kalau saya lihat, ada sebagian yang murni, ada sebagian yang ditunggangi, enggak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya. Saya perhatikan betul, saya monitoring sejak sebelum persiapan karena saya ikut juga datang ke mahasiswa, apa sih yang kamu demokan, saya tanya, enggak tahu. Lah ini ada yang menggerakkan," terang Nasir.

Namun, ia belum mengetahui siapa yang menunggangi sebagian unjuk rasa tersebut.

"Saya belum tahu (siapa yang menunggangi). Yang penting adalah jangan sampai membuat kekacauan di dalam negeri," ujarnya.

Ia menyampaikan, apabila ada dosen yang mengizinkan mahasiswanya untuk turun ke jalan, Nasir akan meminta pertanggungjawaban rektor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

"Saya sudah perintahkan kepada Dirjen Pembelajaran untuk sampaikan kepada seluruh rektor yang ada di perguruan tinggi Indonesia, yaitu jangan sampai menggerakkan mahasiswa ke demo di lapangan, ajaklah dialog dengan baik," terangnya. (Cah/P-4)