Penumpang Gelap Unjuk Rasa Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden

PEMERINTAH mengimbau semua pihak mewaspadai gelombang baru demonstrasi yang melibatkan kelompok Islam radikal, masyarakat, pelajar, buruh, dan suporter sepakbola.

Unjuk rasa berujung anarkis yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah dinilai bermotif untuk menggagalkan pelantikan presiden dan anggota DPR RI hasil Pemilu 2019.

Demikian penegasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9). Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian, serta Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna.

"Kita sampaikan agar masyarakat menjadi paham bahwa yang dihadapi (aparat keamanan) bukan demontrasi yang ikut peraturan unjuk rasa. Tapi satu kelompok perusuh yang direncanakan secara sistematis untuk melakukan hal inkonstitusional, melanggar hukum," kata Wiranto.

Menurut dia, pihak keamanan menemukan cukup bukti perihal keterlibatan kelompok yang membaur dengan ribuan demonstran memiliki misi yang dibuat secara sistematis untuk menduduki Gedung MPR/DPR.

Alih-alih mengoreksi kebijakan pemerintah, kelompok massa tersebut justru memprovokasi agar anggota DPR RI tidak dapat melaksanakan tugasnya. "Dalam arti DPR tidak dapat dilantik. Lebih jauh lagi mereka ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih," kata Wiranto.

Baca juga: DPR Ajak Mahasiswa Duduk Bersama Bahas Rancangan KUHP

Mantan Panglima TNI (ABRI) itu menambahkan, informasi tersebut sekaligus menjelaskan kepada publik bahwa aparat keamanan tetap hadir dalam menjaga ketentraman masyarakat.

"Kita bisa pisahkan demonstrasi yang elegan dan demonstrasi susulan yang mengambil alih demonstrasi elegan dengan suatu pertunjukan, suatu sikap yang merusak serta menimbulkan kekacauan."

PAda kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan skenario unjuk rasa yang awalnya berlangsung aman dan damai namun berubah anarkistis dalam dua hari terakhir. Demonstrasi berujung anarkis itu ditandai dengan perusakan, pembakaran, penutupan jalan, penganiyaan terhadap petugas, pelemparan batu, serta penggunaan mercon dan bom molotov.

"Ada indikasi pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri. Agenda politis dengan tujuan struggle power, yaitu menjatuhkan pemerintahan yang sah," ujar dia.

Pola aksi yang digelar untuk menolak pengesahan sejumlah RUU, terang Tito, mirip dengan insiden kerusuhan 21-22 Mei 2019 pascapengumunan pemenang pemilu. Kerusuhan itu diduga ada yang mengatur karena dimulai sejak sore hingga malam. (Gol)