Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya menurunkan 252 personel untuk mengamankan arus lalu lintas saat aksi mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan DPR RI.
Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Nasir di Jakarta, Selasa (24/9), mengatakan hal tersebut untuk pengamanan massa aksi agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya.
Selain menurunkan personel untuk pengamanan di jalan raya, petugas juga mengalihkan arus di ruas-ruas jalan di sekitar Gedung DPR dan MPR RI yang menjadi tempat berlangsungnya massa aksi itu.
Nasir juga menyebutkan ada lima ruas jalan yang mengalami pengalihan arus akibat demo yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas itu.
Baca juga: Paripurna DPR Hari Ini akan Tentukan Nasib RKUHP
Area Gedung DPR dan MPR RI saat ini sudah ditutup menggunakan security barrier atau kawat berduri di sisi kanan dan kiri untuk mencegah massa aksi masuk ke area tersebut.
Sebelumnya, sekelompok mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, hingga Senin (23/9) malam.
Mahasiswa tersebut akan kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9), guna menyampaikan aspirasi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). (OL-2)
Menurut dia, PERADI SAI menilai keputusan ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved