SDM Modalitas Penting Pembangunan Negara

PENINGKATAN kualitas SDM bakal mendorong tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). Kebijakan tersebut nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Demikian dikatakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Agus Widjojo saat membuka seminar nasional bertajuk Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju Pada RPJMN 2020-2024, di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (20/9).

Saat ini, pengembangan SDM di Tanah Air secara garis besar masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah pemerataan kualitas pendidikan. Hal itu berakibat pada rendahnya keterampilan dan daya saing yang menjadi modalitas manusia Indonesia.

Agus menambahkan, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi hingga 2038. Momentum itu dapat menjadi pengungkit jika modal manusianya dikelola secara terencana, komprehensif dan konsisten. Diharapkan pada RPJMN 2040-2044 Indonesia sudah memiliki SDM unggul guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu perlu diupayakan lahirnya berbagai terobosan secara bertahap, serta arah kebijakan yang tepat dalam membangun manusia-manusia unggul yang berdaya saing untuk menghadapi Indonesia maju," ujar Agus.

Baca juga: Mendagri: Revolusi Mental Topang Pembangunan SDM

Menurut dia, hal itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat strategis sekaligus mendesak guna meraih keberhasilan dalam mengelola dan memanfaatkan bonus demografi secara nasional.

Refleksi kualitas SDM Indonesia secara makro dapat dilihat dari capaian berbagai indikator. Diantaranya, hasil pengukuran human capital index (HCI) yang diluncurkan bank dunia pada 2018. Laporan itu menunjukkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara.

"Posisi Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina," ungkapnya.

Dari 34 provinsi di Indonesia, imbuhnya, terdapat tiga kategori permasalahan kualitas SDM dan dalam hal peluang terjadinya bonus demografi. Kelompok pertama ialah provinsi yang mendapat bonus demografi, namun bonus tersebut berasal dari pendatang. Sedangkan penduduk aslinya menjadi pengangguran atau keluar daerah karena kalah bersaing dengan para pendatang.

Kelompok kedua yaitu provinsi yang mempunyai periode terjadi peluang bonus demografi relatif pendek. Sementara kelompok ketiga ialah provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan tinggi terhadap angkatan kerja, sehingga tidak akan mengalami peluang bonus demografi.

"Dari ketiga pengelompokan dalam mengelola dan memanfaatan bonus demografi tersebut, maka diambil tiga provinsi yang akan dijadikan sebagai model untuk pemecahan masalah-masalah di daerah dalam mengelola dan pemanfaatan bonus demografi," pungkasnya.(OL-5)